OPINI

Semua bisa dibentuk. Klub sepakbola, grup orkes dangdut, atau negara. Sebutlah mereka organisasi, dibentuk oleh manusia, dipersatukan cita-cita. Lantas ketika manusia-manusia ini berselisih cita-cita,…

Seorang kawan, sebut saja namanya Mawar (23), pernah menceritakan keluhannya kepada saya sebagai konsumen jasa transportasi daring. Menurutnya, pelayanan yang ia dapatkan tidak profesional.…

TULISAN ini digarap secara mendalam, selepas saya mengikuti Kapita Selekta (09-02) bertemakan HAM dan Kebebasan Berekspresi di Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA…

Sejak awal kemunculan virus COVID-19 di Wuhan pada penghujung tahun 2019, pemerintah Indonesia masih belum memprioritaskan penanggulangan maupun pencegahan terhadap penularan virus tersebut. Aktivitas…

Masih segar di ingatan kita, pada tanggal 2 Maret 2020, telah teridentifikasi kasus positif COVID 19 di Indonesia. Kala itu, pemerintah membenarkan bahwa ada…

Sang rektor kala itu menyatakan bahwa kampus kita adalah “miniatur Indonesia”. Namun sepatutnya pernyataan itu tidak menjadi julukan saja.

Pemerintah sebagai “panitia” kehidupan bernegara tidak hanya butuh membangun dan menggunakan platform teknologi yang efektif dan efisien dalam memenuhi hak-hak warga negara. Melainkan juga, platform teknologi tersebut secara sedemikian rupa bisa memfasilitasi dan memberdayakan warga negara untuk memberikan umpan-balik, mengontrol jalannya pemerintahan, dan membuat politik senantiasa akuntabel.

Literasi mendadak diperbincangkan khalayak Indonesia setengah dekade terakhir setelah lembaga survei internasional seperti PISA, IEA, dan PIRLS merilis peringkat kecakapan literasi negara-negara di dunia.

Melalui bukunya, Oostindie memperlihatkan bahwa ia adalah sejarawan penjajah. Ia memandang secara rasistis perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menjadikan korban sebagai pelaku kejahatan.