Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • INSAN WAWASAN
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • ENEN
  • IDID
Pos Teratas
Katakan Saja Kebijakan Agraria, Bukan Reforma Agraria
DPRD Kota Yogyakarta Menjamin PKL Malioboro Terlibat dalam...
Keblinger Kapitalisme Hijau
Memoar Memori Musik Populer Indonesia
Hidup Mati setelah Relokasi
Audiensi Tak Memberikan Solusi bagi PKL Malioboro
Pekerja Fisipol UGM Resmi Membentuk Serikat
Perangai Egois di Balik Aksi Heroik
Riset Hak Pekerja Fisipol Temukan Upah Tak Layak
Kemandekan Demokrasi dalam Masa Transisi

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • INSAN WAWASAN
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • ENEN
  • IDID
ALMAMATERKILAS

Penerapan Uang Pangkal, Neoliberalisasi Berkedok Solusi

Februari 17, 2023

©Allief/Bal

Aliansi Mahasiswa UGM menyelenggarakan acara diskusi terbuka berjudul “UGM: Mahal atau Murah?”. Melalui Twitter Space, diskusi ini diselenggarakan di akun Twitter @UGMBergerak pada Rabu (15/02). Diskusi kali ini menghadirkan 4 pembicara, yakni Nagitha, pelajar Sekolah Menengah Atas; Risda, pejuang gapyear ‘tahun jeda’; Fathur, mahasiswa jalur Computer Based Test-Ujian Mandiri UGM 2021; dan Joko Susilo, Knowledge Manager Nalar Institute.

Diskusi diawali dengan pembahasan mengenai biaya kuliah di UGM. Fathur menyebutkan alasan ia memilih UGM sebagai tujuan studinya. Menurutnya, UGM memiliki keterjangkauan biaya pendidikan apabila dibandingkan dengan universitas negeri lainnya. “Cuma memang pada saat itu UGM belum menerapkan SSPI dan uang pangkal,” ungkapnya.

Seleksi jalur CBT-UM UGM, yang awalnya tidak memungut uang pangkal bagi calon mahasiswa, menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi para calon mahasiswa. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Nagitha. Ia menuturkan bahwa alasannya mempertimbangkan jalur ujian tulis  UGM karena tidak adanya uang pangkal. Namun setelah ada wacana dari Rektor UGM, Ova Emilia, mengenai penerapan uang pangkal, ia akhirnya mempertimbangkan kembali pilihannya tersebut.

Senada dengan Nagitha, Risda mengaku bahwa ia merasa putus asa setelah mengetahui adanya wacana penerapan uang pangkal di UGM. “Semenjak adanya isu uang pangkal, aku jadi berpikir untuk mengincar UGM (melalui) jalur SNMBT dan tidak mengincar (jalur) ujian mandiri (CBT-UM UGM),” tuturnya. Risda juga menyayangkan besaran uang kuliah tunggal UGM yang ia rasa cukup mahal.

Menanggapi Fathur, Joko Susilo menjelaskan mengenai alasan UGM menerapkan uang pangkal dan korelasi pemerintah dengan hak otonomi universitas. Menurut analisis pria yang akrab disapa Josu itu, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) seringkali dicap sebagai universitas yang otonom dari pemerintah. Melalui mekanisme PTN-BH, tambah Josu, universitas “diintervensi” pasar sehingga berimplikasi kepada neoliberalisasi pendidikan. “Ini adalah implikasi neoliberalisasi pendidikan, pasar mengintervensi lewat perubahan kebijakan ketenagakerjaan yang menjadikan universitas sebagai komoditas perdagangan,” ujar Josu.

Bagi Josu, klaim “otonomi” dalam konteks ekonomi menjadi bias yang berimplikasi kepada pemerintah untuk melepas tanggung jawabnya. Ia menyebut bahwa ketika universitas berstatus PTN-BH, angka alokasi dana dari negara turun sekitar 35% dan menuntut universitas mencari dana secara mandiri. Melalui analisisnya, Josu juga mendapatkan temuan berupa biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin naik ketika UGM berstatus PTN-BH. “Pada tahun 2000, sebelum UGM berstatus PTN-BH, pengeluaran untuk lulus jenjang sarjana hanya butuh 2,5 juta rupiah. Sedangkan, ketika statusnya berubah menjadi PTN-BH, membutuhkan 75 juta rupiah,” jelas Josu.

Lebih lanjut, Josu juga menyebut terdapat segregasi kelas sosial di kampus. Ia menemukan bahwa mayoritas mahasiswa di Indonesia berada di kelas sosial kaya. Menurut Josu, hal ini mengisyaratkan universitas hanya dapat dimasuki oleh kelas-kelas sosial atas. Maka dari itu, Josu merekomendasikan orientasi perdebatan bukan hanya dalam ranah administratif belaka. “Seharusnya, orientasi perdebatan kita bukan hanya ranah administratif lagi, melainkan di ranah struktural kebijakan,” tegas Josu. 

Seakan mengaminkan pernyataan Josu mengenai implikasi neoliberalisasi pendidikan, akun twitter @eaxxdr, yang memperkenalkan diri sebagai Derry, mengatakan bahwa persyaratan masuk kerja saat ini mengharuskan minimal memiliki ijazah S1. Akan tetapi, lanjut Derry, semakin tingginya biaya kuliah membuat kalangan ekonomi bawah kesulitan memasuki perkuliahan. “Orang miskin itu bukan tidak boleh kuliah, tapi dipaksa kuliah,” ucapnya. Padahal, menurut Derry, kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja kebanyakan tidak didapat melalui kelas di perkuliahan melainkan dari pelatihan di luar kegiatan akademik. 

Pada penghujung diskusi, Josu menjelaskan langkah yang harus dilakukan guna menanggapi neoliberalisasi pendidikan. Ia merefleksikan pergerakan revolusi pendidikan di beberapa negara, salah satunya Revolusi Penguin di Chile. Josu menyebut keberhasilan gerakan tersebut karena wali murid memiliki koalisi yang luas untuk menekan pemerintah merevisi undang-undang tentang pendidikan. Ia juga berharap agar pendidikan Indonesia lebih emansipatoris dengan melibatkan lebih banyak simpul dari serikat pelajar, wali murid, mahasiswa, dan akademisi. “Pendidikan adalah hak semua orang dan hanya dapat dicapai melalui perubahan struktural,” tegas Josu.

Penulis: Dias Nashrul Fatha, Fachriza Anugerah, dan Reyhan Maulana Adityawan
Penyunting: Cahya Saputra
Fotografer: Allief Sony Ramadhan Aktriadi

0
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

DPRD Kota Yogyakarta Menjamin PKL Malioboro Terlibat dalam...

Audiensi Tak Memberikan Solusi bagi PKL Malioboro

Pekerja Fisipol UGM Resmi Membentuk Serikat

Riset Hak Pekerja Fisipol Temukan Upah Tak Layak

Kemandekan Demokrasi dalam Masa Transisi

Dewan Pers Jamin Perlindungan terhadap Pers Mahasiswa

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pos Terbaru

  • Katakan Saja Kebijakan Agraria, Bukan Reforma Agraria

    September 24, 2023
  • DPRD Kota Yogyakarta Menjamin PKL Malioboro Terlibat dalam Validasi Data

    September 22, 2023
  • Keblinger Kapitalisme Hijau

    September 19, 2023
  • Memoar Memori Musik Populer Indonesia

    September 17, 2023
  • Hidup Mati setelah Relokasi

    September 13, 2023

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Spesies Invasif

Polisi Virtual

Fasilitas Mahasiswa Penyandang Disabilitas di UGM Belum Maksimal

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • AWAK
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM