Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • APRESIASI
    • LAPORAN UTAMA
    • INSAN WAWASAN
  • NALAR
    • KAJIAN
    • WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • ENEN
  • IDID
Pos Teratas
Rancangan Belum Matang, Rektorat Klaim Sistem UKT Baru...
Sekat Gender dalam Perburuhan Sawit di Kalimantan
Cita-Cita Karima
SSPU Tetap Jalan, Aksi Tolak Uang Pangkal Hasilkan...
Habis SSPI, Terbitlah SSPU dalam Dialog Panas Mahasiswa...
Peringati Hari Perempuan Internasional, Massa Aksi Kecam Diskriminasi...
Aksi IWD Yogyakarta Suarakan Perjuangan Melawan Patriarki
Demotivasi: Alat Menyingkap Motivasi yang Manipulatif
Dampak Neoliberalisasi, Mahasiswa Tak Lagi Berfokus pada Gerakan...
Gabung Komunitas Lomba, Mahasiswa Departemen Teknik Mesin Diancam...

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • APRESIASI
    • LAPORAN UTAMA
    • INSAN WAWASAN
  • NALAR
    • KAJIAN
    • WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • ENEN
  • IDID
KILAS

Kontroversi Hak Suara dalam Kongres KM UGM

Desember 18, 2016
©Hamzah/BAL

©Hamzah/BAL

Sabtu (17/12) Siang, sejumlah mahasiswa berkumpul di Ruang Sidang III Gelanggang Mahasiswa. Mahasiswa yang terdiri dari Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, perwakilan setiap fakultas, dan beberapa unsur lain dari mahasiswa berkumpul untuk mengadakan Kongres Keluarga Mahasiswa (KM) UGM. Meskipun sempat terlambat beberapa menit, Kongres KM berhasil diadakan pada siang itu. Namun, kelancaran kongres sempat terhambat pada saat pembahasan Bab III tata tertib kongres yang membahas tentang peserta sidang.

Bab III ini menjadi kontroversial karena adanya perbedaan persepsi mengenai hak suara dalam kongres. Salah satu peserta kongres mempertanyakan Pasal 7 yang membahas tentang hak suara dan hak bicara. Ia mempertanyakan relevansi pembagian peserta utusan dan peserta peninjau, serta menuntut adanya hak suara bagi setiap unsur yang hadir dalam kongres. Selain itu, ia juga mempermasalahkan kurangnya perwakilan dari fakultas yang hadir dalam kongres.

Setelah melalui sejumlah perdebatan antarpeserta kongres, akhirnya ada yang mengusulkan penghapusan Pasal 6 pada Bab III. Usulan tersebut kemudian disepakati oleh para peserta kongres. Pasal tersebut dihapus karena membahas peserta sidang yang memiliki hak suara. “Hak suara seharusnya diatur secara materiil dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),” ujar Aldia Rakanza, mahasiswa Ilmu Hukum ’13 yang juga merupakan Ketua Senat Mahasiswa KM UGM 2016.

Alan, begitu nama panggilannya, mengungkapkan bahwa perdebatan tersebut timbul karena adanya perbedaan persepsi antarpeserta sidang mengenai tata tertib. Alan mengungkapkan bahwa tata tertib ini dimandatkan oleh AD/ART untuk mengatur hal formal seperti tata cara sidang. Hingga akhirnya, para peserta sidang menyepakati bahwa hak suara tidak diatur oleh tata tertib. “Kita sepakat bahwa hak suara tidak diatur oleh tata tertib karena hak suara sudah termasuk dalam substansi yang bersifat materiil,” ucap Alan.

Namun, pendapat tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beberapa unsur mahasiswa. Salah satunya adalah Fahmi Khasmy, mahasiswa Ilmu Komunikasi ’12. Fahmi menyatakan bahwa selama ini permasalahan berada pada hak suara dalam kongres, sehingga perlu adanya perubahan pada pembagian hak suara.“Saya merasa ada permasalahan pada pembagian hak suara, dan yang bisa mengubah itu adalah kongres,” ungkap Fahmi.

Fahmi mengatakan bahwa kongres masih seperti terjebak dalam permasalahan yang tidak berujung karena penetapan tata tertib kongres masih bergantung pada AD/ART yang lama. Menurut Fahmi, hal ini menyebabkan terhambatnya penyelesaian permasalahan hak suara, padahal kongres berhak untuk melakukan amendemen terhadap AD/ART. Fahmi memandang bahwa selama ini masih belum ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Jika kita tahu bahwa itu bermasalah, kenapa kita tidak menyelesaikannya sekarang?” tandas Fahmi. [M. Respati dan Bernard Evan]

 

bemkhususkmugmkongkreslipsusmahasiswa
0
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

Rancangan Belum Matang, Rektorat Klaim Sistem UKT Baru...

SSPU Tetap Jalan, Aksi Tolak Uang Pangkal Hasilkan...

Habis SSPI, Terbitlah SSPU dalam Dialog Panas Mahasiswa...

Peringati Hari Perempuan Internasional, Massa Aksi Kecam Diskriminasi...

Aksi IWD Yogyakarta Suarakan Perjuangan Melawan Patriarki

Dampak Neoliberalisasi, Mahasiswa Tak Lagi Berfokus pada Gerakan...

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pos Terbaru

  • Rancangan Belum Matang, Rektorat Klaim Sistem UKT Baru Lebih Adil

    Maret 27, 2023
  • Sekat Gender dalam Perburuhan Sawit di Kalimantan

    Maret 22, 2023
  • Cita-Cita Karima

    Maret 19, 2023
  • SSPU Tetap Jalan, Aksi Tolak Uang Pangkal Hasilkan Pelibatan Mahasiswa dalam Kebijakan dan Penerapan

    Maret 16, 2023
  • Habis SSPI, Terbitlah SSPU dalam Dialog Panas Mahasiswa dengan Rektorat UGM

    Maret 16, 2023

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Spesies Invasif

Polisi Virtual

Fasilitas Mahasiswa Penyandang Disabilitas di UGM Belum Maksimal

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • MASTHEAD
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM