©Zidan/Bal
“Mana sikap UGM yang mengatasnamakan dirinya sebagai kampus kerakyatan?,” teriak Zizi sembari menunjuk ke arah gedung Balairung. Orasi tersebut mewarnai aksi bertajuk “Fisipol Menolak Bungkam” yang diadakan oleh sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) pada Senin sore (15-06), di Taman Pintar Fisipol. Acara dimulai dengan pembacaan doa lintas kepercayaan yang dilanjutkan dengan mimbar bebas dan aksi teatrikal. Dalam aksi tersebut, Keluarga Mahasiswa (KM) Fisipol menyampaikan sejumlah tuntutan berupa pembatalan UU TNI dan Polri, penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan KDMP, penguatan nilai rupiah, dan perbaikan pola komunikasi antara negara dan warga negara. Dari sejumlah tuntutan ini, massa aksi juga mendesak kepada UGM untuk segera mengambil sikap resmi yang berpihak pada nestapa rakyat.
Bimo, salah satu massa aksi, mengkritik ketiadaan sikap resmi UGM terhadap carut-marut kondisi sosial-politik Indonesia hari ini. Padahal, menurutnya, UGM seharusnya mampu merespons isu yang sedang membuat rakyat sengsara sekarang. Naufal selaku mahasiswa Fisipol juga menilai UGM tidak boleh sekadar menjadi penonton pasif ketika nasib rakyat sedang dipertaruhkan. “Hari ini, ketika rakyat nestapa, suara kelembagaan UGM terasa sunyi dan absen dari kepentingan rakyat,” singgung Naufal.
Tidak hanya mahasiswa, kalangan pengajar juga turut menyampaikan aspirasinya dalam aksi tersebut. Nana, dosen Hubungan Internasional UGM, merespons sikap UGM dengan mewanti-wanti bahaya militerisme yang masuk ke dalam kampus. Menurutnya, militerisme tidak selalu berwujud tentara yang masuk ke dalam kampus, melainkan tercermin dari tata kelola dan cara pengambilan keputusan yang antikritik. “Kalau teman-teman merasa masih ragu menyebutkan kritik secara eksplisit, maka jangan-jangan di sekitar teman-teman masih ada militerisme,” ujar Nana pada sesi mimbar bebas.
Selain Nana, pandangan kritis dari kalangan pengajar juga disuarakan oleh Andreas, dosen Sosiologi UGM. Ia menilai aksi ini justru menjadi upaya mahasiswa dan dosen dalam merawat nalar sehat. Andreas lantas menyayangkan sikap pemerintah yang menuding kritik terhadap kekuasaan dengan stigma “antek-antek asing”. Menurutnya, pemberian label tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memanipulasi komunikasi politik antarwarga negara. “Kita akan tetap bersuara dan lantang menyuarakan kritik itu,” tegas Andreas.
Setelah sesi mimbar bebas, mahasiswa menggelar aksi teatrikal bertajuk “Pengadilan Terbuka atas Derita Rakyat”. Pertunjukan teatrikal tersebut menghadirkan replika figur presiden, tentara, dan polisi sebagai simbol kekuasaan yang diadili oleh rakyat. Sembari membacakan tuntutan, seseorang memainkan peran sebagai tokoh bertopeng yang mengadili para penguasa dengan memukul, menyemburkan bensin, dan membakar uang di hadapan para terdakwa. “Mereka yang duduk di singgasana kekuasaan telah menutup mata, menulikan telinga, dan membekukan hati nuraninya,” ujar tokoh tersebut.
Aksi Fisipol Menolak Bungkam ini memperpanjang rentetan aksi di lingkungan UGM dalam merespons kondisi bangsa hari ini. Dinda, salah seorang Pimpinan Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol menilai aksi ini sebagai wadah mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran politiknya. Ia juga mengajak elemen mahasiswa dari berbagai fakultas dan universitas lain untuk turut menyuarakan keresahannya. “Aku berharap gerakan ini terus mengakar dan enggak berhenti,” harap Dinda.
Penulis: Sulthan Zidan
Penyunting: Ahmad Arzani
Fotografer: Sulthan Zidan
Kurator: Adhitia Sutanto
