“Hari ini kita melihat siapa yang bakal turun, dolar? MBG? BBM? Atau Prabowo-Gibran?” seru salah satu orator dalam aksi Rakyat Memanggil yang dilakukan di pertigaan Gejayan—simpang tiga Jalan Affandi dan Jalan Colombo—pada Sabtu, (13-06). Aksi yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat ini bertujuan untuk menyuarakan beberapa tuntutan terhadap rezim Prabowo-Gibran. Tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Rie selaku perwakilan dari Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif (Wakanda), menyoroti dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi (Pertamax) yang dirasakan oleh kalangan buruh ojek online (ojol). Menurutnya, kenaikan harga BBM Pertamax mendorong adanya perpindahan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi (Pertalite). Oleh sebab itu, buruh ojol selaku pengguna BBM subsidi perlu mengantre lebih lama daripada biasanya. Rie merasa antrean yang lebih lama ini berpengaruh pada pekerjaan para ojol. “Karena waktu kita tersita, kita juga bisa kena punishment dari aplikator,” tambahnya.
Dampak serupa dirasakan oleh Ila (bukan nama sebenarnya), seorang guru honorer yang kini perlu berangkat jauh lebih pagi sebelum bekerja untuk mengantre bensin. “Mau enggak mau ya antre Pertalite, kadang juga habis,” jelasnya. Padahal, menurut Ila, selisih antara harga BBM yang sudah naik saat ini dengan harga normal sebelumnya adalah nominal yang berarti untuk mengisi perut.
Sebagai guru, Ila juga mengkritik program MBG yang mengharuskan para guru untuk membantu proses distribusi tanpa ada tunjangan lebih. Ia berharap bahwa pidato Prabowo yang menjanjikan kenaikan gaji benar-benar disahkan demi kesejahteraan guru. “Bukan untuk para penguasa yang memang sudah lebih makmur,” tuai Ila.
Selain itu, kritik tajam terhadap program MBG juga disuarakan oleh Putri (bukan nama sebenarnya) yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Ia menilai bahwa intervensi gizi yang seharusnya menyasar pada kesejahteraan ibu hamil dan anak di bawah dua tahun melenceng jauh dari tujuan penanganan stunting. Lebih parah lagi, menurut Putri, program MBG berjalan tanpa adanya transparansi mengenai menu makanan harian. “Kami sama sekali tidak mendapatkan informasi makanan-makanan apa saja yang disajikan oleh SPPG, kemudian berisiko anak-anak kami pulang dalam keadaan keracunan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Putri menganggap masifnya anggaran proyek MBG justru merenggut jatah anggaran pendidikan. Ia mencontohkan Dinas Pendidikan Jawa Tengah yang hanya mampu menampung 40 persen lulusan sekolah menengah pertama untuk melanjutkan ke sekolah negeri. Selebihnya, siswa sebanyak 60 persen tidak bisa melanjutkan sekolah di sekolah negeri. Putri menilai hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah begitu cepat membangun fasilitas gizi, tetapi abai dalam mendirikan sekolah negeri baru. “Artinya, pemerintah tidak memprioritaskan pendidikan, tapi memprioritaskan perut-perut pejabat saja,” tegasnya.
Isu lain yang disuarakan adalah melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada sektor pertanian. Dwi, perwakilan Aliansi Petani 5 Gunung, mengatakan bahwa petani di Indonesia kurang dihargai di lingkup lokal sehingga perlu melakukan ekspor demi tetap mendapatkan laba. Sementara itu, menurutnya, alur ekspor justru diperpanjang negara dengan menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai akses utamanya. Terlebih lagi, Dwi melanjutkan, pendapatan mereka mesti dipotong beragam jenis pajak, seperti pajak penghasilan dan pertambahan nilai. “Jadi kita kayak diperas habis-habisan untuk mendukung kehidupan oligarki dan penguasa-penguasa,” tuturnya.
Selain itu, Dwi memaparkan pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap nominal yang perlu dikeluarkan untuk keperluan produksi dan operasional produk ekspor pertanian. “Sekarang urea aja masih impor, kan? Itu pakai dolar loh. Kemudian untuk mengangkut hasil pertanian ke pelabuhan, itu pakai BBM, pakai dolar juga,” terangnya. Ditambah, Dwi merasa kebutuhan yang diperlukan untuk merawat pertaniannya banyak yang berasal dari produk impor.
Di tengah semua himpitan ekonomi tersebut, Sri (bukan nama sebenarnya) selaku massa aksi mendesak pemerintah untuk kembali berfokus pada prioritas utama yang mencakup pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, serta pemenuhan hak pendidikan. Sebab, ia menilai rezim saat ini teramat boros dalam mengelola anggaran negara. “Pemerintah di sini bukan lagi penguasa rakyat, tapi harus mengembalikan marwahnya sebagai pelayan rakyat,” pungkas Ila.
Penulis: Auliya Oktavia R. dan Adhiyaksa Wahyu N.I
Penyunting: Muhamad Muflihun
Fotografer: Alima Tasnim dan Hafiz Osmond
Kurator: Muhammad Al Kahfi
