Anggaran Serampangan

©Helga/BAL

Sidang Tahunan MPR sering kali luput dari perhatian masyarakat menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia. Beberapa hari sebelum perayaan, para wakil rakyat menyelenggarakan sidang tahunan yang intinya berbicara ihwal capaian dan rencana lembaga negara ke depan. Dalam pidatonya tahun ini, Prabowo membeberkan pencapaian rezimnya dan sebuah rancangan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat. Nota keuangan namanya.

Di tahun 2026, rezim cukup berani mengadopsi pendekatan defisit dalam merancang anggaran. Dengan rencana pendapatan sebesar Rp3.147,7 triliun, serta belanja sebesar Rp3.786,5 triliun, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun depan akan menanggung beban sebesar Rp638,8 triliun. Beban anggaran berlebih yang tidak disertai dengan pembiayaan program produktif hanya menambah utang semata. Apalagi beban pembayaran utang per tahun 2025 telah menyentuh titik tertingginya sebesar Rp553 triliun.

Postur RAPBN Tahun 2026 (Kemenkeu 2025)

Lantas, apakah program produktif telah menjadi fokus utama dalam pembiayaan anggaran di tahun depan? Sayangnya tidak. Program-program dengan kebermanfaatan yang tidak jelas tolok ukurnya masih menghisap anggaran secara masif. Di bidang pendidikan misalnya. Dengan bangga, rezim mengklaim bahwa anggaran pendidikan telah sah secara konstitusi dan tertinggi dalam sejarah. Namun, dalam perinciannya, anggaran sebesar Rp757,8 triliun mayoritas dialokasikan dalam program bernama Makan Bergizi Gratis (MBG)—total Rp335 triliun. Alokasi anggaran pada program nirguna semacam itu perlu dipertanyakan. Selain karena bobroknya pelaksanaan MBG, kebijakan ini mencerminkan sifat rezim yang lebih mementingkan program populis dibanding peningkatan kualitas pendidikan sebagai proses jangka panjang. Padahal, peningkatan subsidi ke perguruan tinggi negeri, peningkatan gaji guru dan dosen, serta perbaikan infrastruktur pendidikan lainnya lebih penting ketimbang memberi makan gratis yang buruk kualitasnya.

Kebijakan berwatak populis juga terlihat dalam alokasi perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun. Dengan turunan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), dan subsidi energi, rezim mendorong kebijakan yang konsumtif demi menghasilkan ketergantungan struktural. Ketimbang repot-repot mewujudkan lapangan pekerjaan yang luas nan layak, rezim memilih memproduksi kemiskinan struktural. Hal ini menjadi wajar jika menengok mayoritas pemilih rezim hari ini yang secara ekonomi didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Reproduksi kemiskinan amat penting guna mempertahankan elektabilitas rezim di masa depan.

Demikian pula di sektor kesehatan. Alokasi anggaran sebesar Rp244 triliun mayoritas terfragmentasi pada pos-pos belanja berbasis angka seperti subsidi iuran BPJS, program imunisasi, dan penanganan stunting. Perluasan partisipan kesehatan memang penting. Namun, tanpa adanya perbaikan struktural di sektor kesehatan semacam perbaikan infrastruktur dasar kesehatan (rumah sakit, laboratorium kesehatan dan puskesmas), perluasan menjadi sia-sia. Negara hanya membiayai layanan kesehatan secara luas tanpa memperkuat basis institusionalnya. Akhirnya, layanan dilakukan setengah hati dengan ketimpangan yang begitu besar.

Sektor yang semakin gemuk dalam anggaran tahun depan adalah pertahanan dan keamanan. Rencananya, militer akan mengantongi anggaran sebesar Rp185 triliun. Sementara Polri, BIN, dan BNN akan mengantongi anggaran sebesar Rp179,4 triliun. Kenaikan yang besar ini, secara tersirat mengartikan bahwa negara ingin memperluas hegemoninya melalui alat monopoli kekerasan. Padahal begitu banyak catatan merah atas kekerasan aparat, namun negara tetap bersikukuh meningkatkan belanja sektor koersif. Peningkatan ini seturut dengan kebijakan rezim hari ini yang cenderung mengarah—jika bukan sudah—ke arah yang otoriter-militeristik. Penguatan semacam ini yang pada akhirnya meredefinisi “keamanan” dari yang berupa perlindungan hak warga negara menjadi pemeliharaan ketertiban yang sesuai dengan kepentingan penguasa.

Satu hal yang menarik dalam anggaran tahun depan adalah alokasi untuk pembangunan IKN. Alokasi ini menjadi menarik apabila kita menilik konflik politik yang membelakanginya. Dimulai dari efisiensi anggaran, hingga wacana peralihan IKN menjadi ibukota daerah atau singgah, penghentian program IKN semakin tercium aromanya. Walau begitu, rezim tetap tegas memberikan anggaran pada IKN. Langkah ini nampaknya tak lebih dari upaya untuk menolak mengakui kegagalan proyek mercusuar ini. Terlepas dari itu, penggelontoran dana sebesar Rp6,3 triliun ke IKN sebaiknya dialihkan ke program-program pembangunan infrastruktur dasar semacam akses air bersih, sanitasi, dan transportasi publik yang rapornya masih merah hingga sekarang.

Anggaran merupakan produk politik. Pembentukan serta alokasinya pun politik. Artinya, setiap angka yang dikalkulasikan merupakan hasil negosiasi, lobi-lobi belakang, bahkan pertarungan kepentingan antara aktor politik yang terlibat. Apa yang diprioritaskan, siapa yang diuntungkan, dan sektor mana yang diabaikan bukanlah semata keputusan rasional-ekonomis, melainkan cerminan dari watak penguasa. Oleh karena itu, anggaran di tahun depan hanya memperlihatkan wajah penguasa yang populistik dan militeristik. Pada akhirnya, anggaran hanyalah alat untuk meraup suara dan memantapkan hegemoni penguasa, bukan  semata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Penulis: Aditya Rizky Nugroho
Penyunting: Achmad Zainuddin
Ilustrator: Helga Andita Putri Pertiwi

Daftar Pustaka

CNN Indonesia. 2025. “Kepala Otorita Klaim Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Infrastruktur IKN.” Ekonomi. cnnindonesia.com. 15 Februari, 2025. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250215121406-92-1198605/kepala-otorita-klaim-efisiensi-anggaran-tak-ganggu-infrastruktur-ikn.