©Sammy/Bal
Memperingati Hari Pendidikan, Aliansi Mahasiswa UGM bersepakat mengadakan gerakan perbaikan pendidikan. Salah satu agendanya adalah audiensi isu pendidikan dengan pihak rektorat UGM. Untuk menyiasati pandemi Covid-19, audiensi dilaksanakan secara daring via Webex pada Sabtu (2-5) pukul 12.30 sampai 15.30 WIB. Dalam audiensi tersebut, hadir jajaran rektorat seperti Panut Mulyono selaku Rektor, Djagal Wiseso selaku Wakil Rektor I, dan wakil rektor lainnya. Selain itu, hadir pula tiga puluh mahasiswa yang berasal dari berbagai elemen seperti Forum Advokasi (Formad) UGM, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM, dan Aliansi Mahasiswa UGM.
Audiensi kali ini mengangkat isu Kampus Merdeka, keadilan akademik, serta pembiayaan kuliah akibat pandemi Covid-19. Ketiga isu tersebut dipresentasikan berdasarkan kajian yang disusun oleh Tim Riset Kampus Merdeka dan Formad UGM. Berlangsung dua arah, audiensi dimulai dengan pembahasan proyeksi kesiapan UGM terhadap pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka.
Pada isu tersebut, temuan riset bahwa 80% mahasiswa berminat lintas jurusan ditanggapi positif oleh Rektor. “Demi memenuhi hal tersebut, diupayakan mahasiswa dapat mengurus lintas jurusan melalui laman SIMASTER mulai tahun depan,” ucapnya. Helmi Hafiyyan, Menteri Koordinator Kemahasiswaan BEM KM, mengaku bahwa rumusan kebijakan Kampus Merdeka memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Pusat Inovasi dan Kajian Akademik. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Kampus Merdeka sepenuhnya berorientasi pada mahasiswa.
Selanjutnya, pembahasan beralih pada pembiayaan kuliah akibat pandemi Covid-19. Pembahasan menitikberatkan pada kebijakan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester gasal 2020-2021. Sama seperti sebelumnya, beberapa rekomendasi kebijakan mahasiswa terkait UKT diamini oleh rektorat. Salah satunya yaitu jaminan bebas biaya bagi mahasiswa selama Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ). Akan tetapi, beberapa rekomendasi lainnya masih dalam tahap pembahasan. Misalnya, pemotongan UKT semester gasal 2020-2021. “Tidak semua terdampak oleh pandemi Covid-19, maka penentuan kebijakan harus hati-hati,” ucap pihak rektorat.
Galang Dwi Putra selaku peserta dari perwakilan Fakultas Ilmu Budaya merasa bahwa pernyataan tersebut tidak tepat. “Semua masyarakat pasti terdampak, hanya skalanya saja yang berbeda,” ujarnya. Bahkan, menurut perwakilan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Isyraqi Ramadhan, pandemi Covid-19 ternyata juga memberikan dampak negatif pada perekonomian mahasiswa International Undergraduate Program.
Mengingat dampak ekonomi pasca pandemi Covid-19 dirasakan oleh semua kalangan, Muhammad Farhan menekankan perlunya memberi keringanan pembayaran UKT. Ketua Advokasi dan Kesejahteraan Masyarakat BEM KM tersebut menambahkan, diperlukan pula parameter spesifik untuk menerapkan kebijakan ini. Dia mengusulkan mekanismenya seperti skrining mandiri Covid-19, yaitu mahasiswa mengisi formulir berisi parameter tertentu melalui laman SIMASTER. “Metode ini mampu memetakan kondisi keuangan mahasiswa secara spesifik,” jelasnya. Helmi menyatakan bahwa BEM KM akan mengawal kebijakan terkait keringanan UKT dalam dua minggu ke depan sesuai janji rektorat.
Terakhir, pembahasan masuk pada isu keadilan akademik yang membicarakan polemik perkuliahan daring. Djagal memaparkan bahwa pihaknya memikirkan opsi terburuk yaitu PJJ diteruskan hingga akhir Desember. Menyikapi hal ini, Galang menilai perlu adanya persiapan dari jauh hari terkait kurikulum tersebut. “Mahasiswa perlu dilibatkan secara intensif, tidak cukup bila hanya melalui pembahasan rektorat dan dekanat,” tukasnya.
Meski pembahasan isu berjalan lancar, audiensi sempat mengalami beberapa kendala teknis. Pertama, digagalkannya siaran langsung audiensi oleh rektorat dengan dalih privasi kampus. Hal Ini lantas menuai respon negatif dari mahasiswa, salah satunya dari Galang. “Apa yang perlu dirahasiakan? Tidak ada kan?” keluhnya. Baginya, ini merupakan sinyalemen buruk transparansi rektorat kepada publik. Kedua, durasi yang pendek. Helmi meyakini bahwa seandainya ada waktu lebih panjang, diskusi akan berjalan lebih komprehensif.
Saghar Septian, Ketua Formad UGM, mengatakan bahwa audiensi ini merupakan eskalasi awal dalam pengawalan isu kemahasiswaan. “Kami memberikan tenggat waktu terhadap kepastian dan keseriusan pihak rektorat,” tegasnya. Dia juga menjelaskan bahwa data yang didapat dari audiensi, seperti simulasi Rencana Kinerja Anggaran Tahunan UGM akan dibedah ulang dan dievaluasi Formad UGM.
Penulis: Alfredo Putrawidjojo dan Ardhias Nauvaly Azzuhry
Penyunting: Andara Rose
Ilustrator: Samuel Johanes