©Huda/Bal
Social Research Center (SOREC) bersama Yayasan Madani Berkelanjutan dan Climate Reality Indonesia menyelenggarakan nonton bareng dan diskusi publik yang bertajuk “Kemana Demokrasi?” di Auditorium Fisipol UGM. Diskusi ini menyoroti ketidakadilan iklim dan kelalaian pemerintah dalam agenda pembangunan melalui film bertajuk “DEMO(k)RAS(i)” yang disutradarai oleh Ahsania Aghneta. Diskusi yang diselenggarakan pada Rabu (17/08) ini dipimpin oleh Gregorius Ragil, sekretaris SOREC, sebagai moderator. Turut hadir dalam diskusi tersebut Arifah Handayani, Arami Kasih, dan Andreas Widyanta sebagai panelis.
Pada bagian pertama, film ini memperlihatkan keadaan masyarakat di perkotaan yang terdampak polusi akibat perubahan iklim. Andreas selaku ketua SOREC menjelaskan bahwa krisis iklim tidak hanya soal data dan statistik, melainkan juga pengalaman personal yang menimbulkan kecemasan mendalam pada individu. “Saya harus mengatakan bahwa film ini terlahir dari representasi krisis sang sutradara itu sendiri, yaitu adalah eco-anxiety,” jelasnya.
Tak hanya masyarakat perkotaan, beberapa tempat di pesisir pantai utara turut terdampak perubahan iklim. Aghneta menyoroti peran pemerintah yang justru memperparah keadaan dengan membangun proyek besar dengan skala yang tidak masuk akal. Ia mencontohkan kasus di Demak yang sebagian besar daratannya telah terendam banjir rob secara permanen. “Demak itu sudah tinggal 20%, itu banjir yang tidak bisa surut lagi, ga kayak di Jakarta, kaya di Bali, tanah mereka [Demak – red] udah hilang,” ujarnya.
Arifah selaku perwakilan dari Climate Reality Indonesia menambahkan bahwa permasalahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan semata, tetapi berkaitan langsung dengan masyarakat luas. Ia menyoroti krisis iklim bukan hal yang abstrak, melainkan dirasakan langsung oleh kelompok-kelompok rentan yang justru minim kontribusinya terhadap terciptanya krisis iklim. “Ini bukan hanya tentang es kutub mencair, ini berkaitan juga sama teman-teman disabilitas, nelayan, sama masyarakat yang sangat luas,” tukas Arifah.
Menambahkan Aghneta soal kekeliruan pemerintah, Andreas menyatakan bahwa terdapat keberpihakan yang terlihat dalam perusakan lingkungan oleh pemerintah. Ia menerangkan bahwa pemerintah juga mengabaikan keluhan masyarakat demi kepentingan segelintir pihak. “Pemerintah kita hari ini tidak pernah hadir sendirian, mereka selalu hadir bersama oligarki,” tegasnya.
Di akhir diskusi, Aghneta menyoroti kurangnya transparansi mengenai Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia dalam Paris Agreement. Menurutnya, masih sangat sedikit masyarakat yang mengetahui tentang ini. Ia merasa, dalam hal ini pemerintah sengaja tidak melibatkan masyarakat untuk menagih janji yang diberikan. “Kebangetan itu sampai kita, rakyat sendiri tidak tau, kalau misalnya kita mengobral janji, tidak cuma ke rakyatnya, tapi keluar sana [mancanegara – red] juga,” tegas Aghneta.
Penulis: Athallah Adinata
Penyunting: Annisa Dwi Nurhidayati
Fotografer: Misbakhul Huda
