Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • APRESIASI
    • LAPORAN UTAMA
    • INSAN WAWASAN
  • NALAR
    • KAJIAN
    • WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • ENEN
  • IDID
Pos Teratas
Rancangan Belum Matang, Rektorat Klaim Sistem UKT Baru...
Sekat Gender dalam Perburuhan Sawit di Kalimantan
Cita-Cita Karima
SSPU Tetap Jalan, Aksi Tolak Uang Pangkal Hasilkan...
Habis SSPI, Terbitlah SSPU dalam Dialog Panas Mahasiswa...
Peringati Hari Perempuan Internasional, Massa Aksi Kecam Diskriminasi...
Aksi IWD Yogyakarta Suarakan Perjuangan Melawan Patriarki
Demotivasi: Alat Menyingkap Motivasi yang Manipulatif
Dampak Neoliberalisasi, Mahasiswa Tak Lagi Berfokus pada Gerakan...
Gabung Komunitas Lomba, Mahasiswa Departemen Teknik Mesin Diancam...

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • APRESIASI
    • LAPORAN UTAMA
    • INSAN WAWASAN
  • NALAR
    • KAJIAN
    • WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • ENEN
  • IDID
KABARKILASREDAKSI

Aksi Rakyat Menggugat Tolak Wacana Kenaikan PPN

April 23, 2022

©Alika/Bal

“Negara seharusnya tidak merampas subsidi rakyat!” ujar Ragnar Lodbrok, salah satu Koordinator Lapangan aksi pada Kamis (21-04). Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) memenuhi dan memblokade jalan di sekitaran Tugu Pal Putih. Aksi yang diawali dengan longmars ini merupakan respons keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap memihak kepentingan oligarki, salah satunya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rangkaian aksi sempat menyebabkan kemacetan karena polisi yang ada di lapangan enggan mengatur arus lalu lintas. 

Keresahan mengenai wacana kenaikan PPN ditunjukkan oleh Humas ARB, yang menyebut bahwa kenaikan PPN pada masa pandemi ini tidaklah tepat. Walaupun hanya berlaku pada barang-barang tertentu, menurut Humas ARB, kenaikan PPN tetap memengaruhi harga barang lain, terutama sembako. “Apalagi, kondisi perekonomian masyarakat hari ini yang sudah menghadapi permasalahan harga bahan pangan dan BBM yang naik,“ imbuhnya.

Munculnya wacana kenaikan PPN yang tidak sejalan dengan kenyataan situasi perekonomian masyarakat, menurut Humas ARB, merupakan buah dari asumsi yang keliru dari pemerintah. Asumsi ini menilai kondisi perekonomian masyarakat sekarang yang sudah normal selayaknya sebelum pandemi Covid-19. “Padahal, pandemi membuat penurunan yang signifikan pada perekonomian  masyarakat”, tambah Humas ARB.

Senada dengan wacana kenaikan PPN, Humas ARB menganggap bahwa langkah pemerintah yang ingin menurunkan persentase Pajak Penghasilan (PPh) merupakan langkah regresif. Langkah tersebut regresif karena PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada masyarakat kelas atas. Oleh karenanya, Humas ARB memandang bahwa PPh seharusnya dinaikan ketimbang harus menaikkan PPN yang akan berdampak bagi masyarakat miskin. “Kalau dalih kenaikan PPN itu untuk mendukung ekonomi negara, maka PPh yang lebih pantas untuk dinaikkan,” ungkapnya.

Sejalan dengan Humas ARB, Ragnar mengecam wacana kenaikan PPN ini dengan contoh realita yang ada di Yogyakarta. Ia berpendapat dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY yang masih di angka 1,8 juta tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Dengan gaji UMP 1,8 juta rupiah dan pengeluaran per-hari 40 ribu rupiah saja sudah mencapai 1,5 juta rupiah, belum termasuk PPN dan pembelian kebutuhan lainnya,” ujarnya. Alih-alih menaikkan PPN, menurut Ragnar, negara seharusnya menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) jika negara dalam keadaan krisis.

Upaya pemberian subsidi  Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengatasi kenaikan PPN yang  dijanjikan oleh pemerintah dianggap hanya tambal sulam oleh Ragnar. Ia menyatakan subsidi BLT yang hanya dibayarkan selama tiga bulan tidak akan cukup menggantikan kenaikan PPN. “Pemberian subsidi sama sekali tidak mengatasi masalah serta untuk membungkam suara masyarakat,” ujarnya.

Pandangan lain diberikan oleh Raka Ramadhan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Ia berpendapat kondisi perekonomian saat ini berhasil dibajak oleh oligarki ekonomi. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan hanya untuk melanggengkan ekonomi politik dari oligarki itu sendiri. Raka menambahkan, kenaikan kebutuhan dasar masyarakat menimbulkan duka yang harus ditindak tegas oleh pemerintah karena merupakan permasalahan serius . “Dengan adanya tekanan publik, aspirasi yang keluar diharap mampu mengubah situasi politik dan kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Merespons kenaikan PPN, Becky, perwakilan dari Pusat  Perjuangan Mahasiswa, berharap pemerintah dapat memberikan ruang partisipasi kepada publik dalam menyusun kebijakan ekonomi. Menurutnya, yang tak kalah penting ialah masyarakat perlu melakukan perlawanan secara progresif agar pemerintah mendengar aspirasi yang disuarakan. “Tanpa kesadaran akan penindasan dan bersuara keras, pemerintah akan tetap acuh pada kita,” tegas Becky.

Massa yang terlibat dalam aksi kali ini terlihat tidak ada yang membawa bendera organisasinya masing-masing. Menurut Humas aksi ARB, semua elemen masyarakat bersatu untuk menyuarakan keresahan bersama. “Mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum melebur bersama di dalam aksi ini,” ungkapnya.

Penulis: Ilham Maulana, Dhestia Arrizqi, dan Eleonora Astrid
Penyunting: Bangkit Adhi Wiguna
Fotografer: Alika Bettyno Sastro

0
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

Rancangan Belum Matang, Rektorat Klaim Sistem UKT Baru...

SSPU Tetap Jalan, Aksi Tolak Uang Pangkal Hasilkan...

Habis SSPI, Terbitlah SSPU dalam Dialog Panas Mahasiswa...

Peringati Hari Perempuan Internasional, Massa Aksi Kecam Diskriminasi...

Aksi IWD Yogyakarta Suarakan Perjuangan Melawan Patriarki

Dampak Neoliberalisasi, Mahasiswa Tak Lagi Berfokus pada Gerakan...

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pos Terbaru

  • Rancangan Belum Matang, Rektorat Klaim Sistem UKT Baru Lebih Adil

    Maret 27, 2023
  • Sekat Gender dalam Perburuhan Sawit di Kalimantan

    Maret 22, 2023
  • Cita-Cita Karima

    Maret 19, 2023
  • SSPU Tetap Jalan, Aksi Tolak Uang Pangkal Hasilkan Pelibatan Mahasiswa dalam Kebijakan dan Penerapan

    Maret 16, 2023
  • Habis SSPI, Terbitlah SSPU dalam Dialog Panas Mahasiswa dengan Rektorat UGM

    Maret 16, 2023

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Spesies Invasif

Polisi Virtual

Fasilitas Mahasiswa Penyandang Disabilitas di UGM Belum Maksimal

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • MASTHEAD
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM