Sabtu (26-06), akun instagram @bemui_official milik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mempublikasikan sebuah foto berjudul “Jokowi: The King of Lip Service”. Unggahan tersebut berisi kritikan dari BEM UI terhadap Presiden Jokowi karena kerap mengobral janji manis yang realitanya tidak terjadi. Kritik tersebut dikeluarkan berdasarkan beberapa temuan fakta di lapangan oleh aktivis mahasiswa atau bersumber dari pernyataan presiden di media massa.
Keesokan harinya pada Minggu sore, beberapa pengurus BEM UI mendapatkan panggilan mendadak dari rektorat UI untuk dimintai kejelasan atas unggahan tersebut. Selain itu, akun media sosial pribadi milik beberapa pengurus BEM UI mengalami peretasan. Contohnya adalah akun WhatsApp Wakil Ketua BEM UI, Yogie Sani. Ia mengungkapkan bahwa selain serangan peretasan tersebut masih terdapat serangan secara pribadi kepada Ketua BEM UI, Leon Alvinda.
Yogie mengatakan bahwa setidaknya ada lima orang pengurus BEM UI yang mengalami peretasan akun media sosial pribadi. Kelima pengurus tersebut mengalami kejadian yang berbeda. “Akun saya sendiri hanya diretas selama sepuluh menit, tapi akun Syahrul, Kepala Departemen Akspro, baru bisa digunakan setelah 24 jam,” jelasnya pada Balairung, Jumat (02-07). Padahal, menurut Yogie, konten kritikan tersebut mengandung substansi dan telah melalui proses kontrol kualitas.
Kejadian pemanggilan mendadak dan peretasan tersebut memicu berbagai reaksi, salah satunya adalah dari Aliansi Mahasiswa UGM. Ade Agoes Kevin selaku Humas aliansi turut menyayangkan panggilan mendadak oleh pihak rektorat. “Pemanggilan di hari minggu itu tidak ada urgensinya, di waktu sore lagi,” protesnya saat diwawancarai Balairung pada Jumat (02-07).
Kevin juga mempertanyakan pernyataan Jokowi yang menganggap kritik harus sesuai tata krama. Menurut Kevin, Jokowi seolah-olah membolehkan masyarakat melayangkan kritik, sekaligus menganggap kritik BEM UI tersebut tidak tepat dengan dalih tidak sesuai tata krama. “Standing position dari pernyataannya tidak jelas,” katanya. Ia mengatakan bahwa unggahan dari BEM UI tersebut tidak menyalahi aturan apapun karena bukan merupakan bentuk serangan kepada pribadi Jokowi.
Selain itu, Kevin menyampaikan bahwa Aliansi Mahasiswa UGM telah merilis sikap untuk mendukung penuh tindakan dari BEM UI sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan kritik yang membangun. Kevin juga berpendapat kalau peretasan akun media sosial para pengurus BEM UI dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atau kekuatan yang berasal dari sekitar pemerintah.
Senada dengan pendapat Kevin, Pengamat Politik Haris Azhar juga menyampaikan bahwa peretasan tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki informasi dan peralatan khusus. Ia berpendapat bahwa cara tersebut merupakan serangan terhadap kritik publik yang mengganggu kemapanan penguasa. “Ini mengindikasikan adanya dua entitas yang bekerjasama dari dalam dan luar kampus untuk menjatuhkan pihak yang mengusik fans club nya presiden,” ujarnya saat diwawancarai Balairung pada Kamis (01-07).
Founder Lokataru Foundation ini menyayangkan tindakan mahasiswa lain yang dinilai terlalu lembek dalam memberikan dukungan dan melakukan hal serupa. Ia mengharapkan adanya suatu tindakan yang lebih memberikan dampak seperti membuka kegagalan-kegagalan presiden di bidang lain ke hadapan publik dan dikomunikasikan secara lebih intensif dan ekstensif. “Dalam mendukung gerakan yang dilakukan BEM UI, langkah yang diambil mahasiswa masih kurang bergerigi,” ungkapnya.
Haris berpendapat bahwa para mahasiswa tidak perlu takut untuk mengkritik pemerintah walaupun dikatakan tanpa tata krama. Dirinya berpendapat bahwa kritik tidak perlu mencerminkan nilai-nilai akademik bila ditujukan kepada para penguasa yang semena-mena kepada rakyat. “Mahasiswa dapat menyusun kritik dari daftar kegagalan presiden dalam menangani beberapa bidang seperti ekonomi, pembangunan, hukum, sosial, budaya, politik,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa bila ada yang menyanggah kritik yang diberikan, maka lebih baik untuk membuka temuan tersebut di depan umum dengan mengadu fakta yang ditemukan.
Haris kemudian menganggap bahwa gagalnya negara dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, melahirkan kreativitas masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan terhadap pemerintahan. “Tindakan ini merupakan pertanda kebangkitan gerakan demokrasi. Tinggal bagaimana kreativitas dari mahasiswa untuk menampilkan dan berani mengungkap hal tersebut,” pungkasnya.
Penulis: M. Fakhri Afdhal
Penyunting: M. Fadhilah Pradana