©Sutanto/Bal
“Kita berdiskusi tentang penanganan kekerasan seksual di pesantren yang saat ini sedang banyak dibicarakan,” ujar Ami Prayogo, moderator dalam diskusi “Memutus Mata Rantai Kekerasan Seksual” yang diinisiasi oleh Yayasan Pesantren Bumi Cendekia Yogyakarta. Selain penanganan, diskusi daring yang diselenggarakan pada Senin (24-01) ini juga membahas pola kasus, kendala pelaporan, dan upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Terdapat dua narasumber yang hadir dalam diskusi ini, yaitu aktivis Kalis Mardiasih dan Wakil Ketua Yayasan Pesantren Bumi Cendekia Rika Iffati Farihah.
Dalam penjelasannya, Kalis memaparkan beberapa kasus yang umum terjadi di Pesantren. Ia menyebutkan bahwa terdapat pelaku yang memanipulasi korban dengan modus spiritual seperti pemberian keberkahan melalui sentuhan fisik. Lebih parah lagi, Ia mengungkapkan bahwa terdapat pemimpin pesantren yang memaksa santri untuk menikah dengannya. Ia menilai kasus semacam itu terjadi karena struktur relasi kuasa yang berlapis antara pelaku dan korban. “Pasti pelakunya itu merasa lebih kuat dibanding korbannya,” tegas Kalis.
Relasi kuasa itu tak berhenti pada tindakan kekerasan seksual semata, melainkan juga pelaporan dan penanganannya. Menurut Kalis, posisi pelaku yang ditokohkan dalam lingkungan keagamaan membuat korban berada pada posisi yang lebih lemah. Kalis berpendapat nilai-nilai semacam itu menyebabkan masyarakat cenderung sulit mempercayai kesaksian korban. “Korban khawatir dituduh melakukan sesuatu yang tidak hormat kepada gurunya,” ungkap Kalis.
Dalam penanganan kekerasan seksual sendiri, Kalis memberi contoh mengenai kasus yang terjadi di Jombang. Melibatkan anak pemilik pondok, penanganan kasus tersebut berlarut-larut sampai lima tahun. Hal ini karena kesaksian korban tidak dipercayai oleh masyarakat yang sudah memiliki relasi kuat dengan pesantren tersebut. “Masyarakat itu nggak percaya itu terjadi, bahkan ketika mereka tahu,” ucap Kalis.
Sementara itu, lingkungan internal pesantren sendiri lebih mementingkan nama baiknya dibanding keselamatan korban. Kalis menilai mereka khawatir informasi tersebut akan mencoreng kehormatan pesantren. “Kalau misalnya kita terus terang bahwa ada kasus ini, nanti nama baik pondok kita gimana?” ucap Kalis menceritakan kondisi yang umum terjadi.
Lain halnya dengan institusi semacam itu, Rika menjelaskan bahwa reputasi Pesantren Bumi Cendekia justru dinilai dari seberapa tegas sikapnya dalam menangani kekerasan seksual. Rika memaparkan bahwa Pesantren Bumi Cendekia memiliki sistem pelaporan yang berorientasi pada keamanan santri. Ia lantas menuturkan bahwa lembaga tersebut menyediakan berbagai wadah komunikasi seperti halaqah, mentoring, dan layanan konseling agar santri memiliki ruang aman untuk bercerita. Menurutnya, keberanian santri hanya akan muncul jika mereka merasa didukung sepenuhnya oleh sistem di pesantren. “Kalau anak merasa didengarkan, suatu saat dia akan bercerita,” jelas Rika.
Selanjutnya, Rika menyebutkan bahwa Pesantren Bumi Cendekia berkomitmen untuk bersikap transparan tentang kasus kekerasan seksual kepada wali santri. Tak hanya itu, menurut pernyataannya, Pesantren Bumi Cendekia juga berkomitmen memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang melanggar kode etik perlindungan anak. Ia menegaskan Pesantren Bumi Cendekia akan selalu menerima segala aduan kekerasan seksual dengan serius. “Tidak ada toleransi di Bumi Cendekia bagi para pelaku kekerasan,” pungkas Rika.
Penulis: Muhammad Athallah Adinata
Penyunting: Muhamad Muflihun
Ilustrator: Adhitia Sutanto