©Izzudin/Bal
Jelang berakhirnya kepemimpinan sepuluh tahun Jokowi, Aksi Kamisan merefleksikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung selesai dalam agenda Dialog Hak Asasi Manusia: Senjakala Penuntasan Pelanggaran HAM di Indonesia pada Selasa (15-10). Agenda ini menghadirkan Yati Andriyani, pendamping korban pelanggaran HAM; Usman Hamid, perwakilan Amnesty Internasional; Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara; dan Maria Katarina Sumarsih, salah satu ibu korban tragedi Semanggi I. Dialog yang bertempat di Yayasan LBH Pusat, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ini disiarkan melalui kanal YouTube Jakartanicus.Â
Dalam dialog tersebut, Usman merenungkan persoalan penegakan HAM pada masa kepemimpinan Jokowi. Ia mengatakan bahwa Jokowi pernah berjanji tentang penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu yang membuatnya berbeda dari pasangan calon pemilu lainnya. Namun, janji tersebut tidak pernah dipenuhi. “Janji itu janji palsu, usaha-usaha yang pernah dibuat Jokowi tidak lebih dari strategi penyangkalan,” tambahnya.
Sumarsih turut menambahkan bahwa Jokowi hanya pernah mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat pada 11 Januari 2023. Namun, belum ada pertanggungjawaban secara yudisial sehingga menurutnya hal tersebut harus terus diperjuangkan. Sumarsih merasa peluang penyelesaian pelanggaran HAM berat akan selalu ada. Ia lalu menyebut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terkait Pengadilan HAM yang menyebutkan penanganan pelanggaran HAM berat tidak memiliki status kedaluwarsa. “Inilah yang terus kami perjuangkan agar negara bertanggung jawab,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sumarsih menuturkan bahwa sumpah jabatan presiden dapat menjadi dasar pertanggungjawaban atas penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ia menyebutkan bahwa dalam sumpah tersebut, presiden memegang teguh undang-undang dasar, menjalankan undang-undang, dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. “Siapa pun presidennya, bisa dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM berat ini. Termasuk Prabowo Subianto,” tegasnya.
Sebagai pendamping korban, Yeti lalu mengungkapkan bahwa korban adalah kompas moral dari gerakan HAM. Tanpa kompas moral tersebut, gerakan HAM akan menjadi sia-sia. “Ketika gerakan HAM berpacu pada kompas tersebut, saya meyakini bahwa dalam keadaan iklim politik apapun kita bisa menghadapinya,” ungkapnya.
Pada akhir dialog, Bivitri Susanti mengungkapkan pendapatnya mengenai masa depan HAM di Indonesia. Menurutnya, perjuangan HAM harus terus berlanjut, khususnya Aksi Kamisan. Ia juga menambahkan bahwa pergantian rezim jangan dianggap sebagai harapan baru. “Institusi formal [pemerintah-red] itu belum bisa kita baca sebagai suatu kebaruan selama belum ada pengadilan HAM bagi pelanggar HAM berat,” tambahnya. Ia lalu menegaskan untuk selalu memperjuangkan pertanggungjawaban hukum dari orang-orang yang berkuasa.Â
Penulis: Irene Manggar, Muhamad Syukron Hidayat, dan Naura Saraha (Magang)
Penyunting: Alfiana Rosyidah
Ilustrator: Izzudin Azzam Hermawan (Magang)