© dokumentasi panitia
Relasi Islam dan partai politik dilihat dari kacamata sejarah, selalu menjadi topik yang hangat sejak dulu. Bila ditelusuri sejarahnya, relasi tersebut telah berlangsung sejak perumusan Pancasila dimulai. Demikianlah hal-hal yang menjadi poin bahasan dalam Forum Group Discussion (FGD) “Relasi Islam dan Politik dalam Bingkai Ideologi Pancasila” yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila (PSP), Selasa (23/04).
“PSP berusaha meluruskan Islam dan Pancasila. Dalam sejarah perkembangannya, Pancasila seolah berusaha memarginalkan Islam padahal itu tidak terjadi,” papar Agung Saras Sri Widodo, Koordinator Acara, ketika ditanya latar belakang dari FGD ini. Acara ini mengundang berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Mahasiswa dari berbagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) juga turut meramaikan, seperti Jamaah Muslim Fisipol (JMF), Keluarga Muslim Filsafat (KMF), serta Jamaah Shalahudin (JS).
Diskusi dipantik oleh Muhammad Jazir, salah satu anggota tim ahli PSP. Ia memberikan pemaparan lewat makalahnya yang berjudul “Politik Islam : Tumbuh Bersama Semangat Kebangsaan dan Kemanusiaan”. Makalah diawali dengan narasi mengenai lahirnya Pancasila. Kisah yang disorot mengenai perdebatan perumusan Pancasila sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” yang kini dikenal dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan itu menimbulkan perdebatan di antara dua kubu yakni, golongan muslim dan golongan nasionalis-sekularis. Selanjutnya, makalah memaparkan tentang pergerakan partai politik dari masa ke masa yang kini telah mengalami transisi nilai ideologi.
Perubahan ideologi yang terjadi dalam tubuh Partai Islam mendapat komentar dari peserta diskusi. “Partai Islam mengalami stagnansi ideologi. Ketika mereka masuk dalam arus perpolitikan, mereka tidak mampu mempertahankan paradigma politik Islam yang baik,” ujar Fachry Aidulsyah, dari KAMMI Komisariat UGM. Perjalanan partai politik dan Islam dari masa ke masa mengalami transisi ideologi sehingga banyak yang perlu dikaji kembali. “Politik Islam dan demokrasi kita pun tak boleh direduksi menjadi urusan partai-partai saja,” ujar Jazir. Diskusi yang telah dipersiapkan empat bulan sebelumnya ini, merupakan FGD kelima dari rangkaian FGD lainnya. Sebelumnya, telah dilakukan FGD yang serupa dengan mengundang pengajar dari beberapa pesantren di Yogyakarta untuk mengetahui tingkat pehamanan mengenai Pancasila. [Hanna Nur Haqiqi, Agung Hidayat]