Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • APRESIASI
    • LAPORAN UTAMA
    • INSAN WAWASAN
  • NALAR
    • KAJIAN
    • WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • ENEN
  • IDID
Pos Teratas
Polisi Terduga Pelaku Penyiksaan Terdakwa Kasus Salah Tangkap...
Rancangan Belum Matang, Rektorat Klaim Sistem UKT Baru...
Sekat Gender dalam Perburuhan Sawit di Kalimantan
Cita-Cita Karima
SSPU Tetap Jalan, Aksi Tolak Uang Pangkal Hasilkan...
Habis SSPI, Terbitlah SSPU dalam Dialog Panas Mahasiswa...
Peringati Hari Perempuan Internasional, Massa Aksi Kecam Diskriminasi...
Aksi IWD Yogyakarta Suarakan Perjuangan Melawan Patriarki
Demotivasi: Alat Menyingkap Motivasi yang Manipulatif
Dampak Neoliberalisasi, Mahasiswa Tak Lagi Berfokus pada Gerakan...

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • APRESIASI
    • LAPORAN UTAMA
    • INSAN WAWASAN
  • NALAR
    • KAJIAN
    • WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • ENEN
  • IDID
KABARKILASMagang

Nasib Nahas Kebebasan Warga Sipil dalam Kekangan Rezim Jokowi

Oktober 22, 2020

©Winda/Bal

Senin (19-10), Lokataru Foundation mengadakan diskusi daring dengan judul “Kebebasan Sipil vs Rezim Jokowi.” Dalam pelaksanaan diskusi  ini, Lokataru Foundation menghadirkan tiga narasumber yaitu Asfinawati Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yati Andriyani Pendiri hakasasi.id, dan Josardi Azhar Mahasiswa S1 Fakultas Filsafat UGM. Jalannya diskusi dipandu oleh Kirana Anjani, anggota Lokataru Foundation. Acara ini dilaksanakan melalui Zoom dan disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube Lokataru Foundation. Diskusi tersebut membahas keadaan pembungkaman warga sipil oleh rezim Jokowi dan cara mengatasinya.

Asfinawati mengawali diskusi dengan menyatakan bahwa kekangan kebebasan warga sipil meningkat seiring banyaknya stigmatisasi warga sipil sebagai anarko. Ia menganggap itu merupakan upaya rezim Jokowi untuk menggagalkan aksi demonstrasi dari masyarakat. “Rezim Jokowi berusaha mengkambinghitamkan dan menangkap para demonstran, padahal belum tentu yang ditangkap itu anarko,” ujar Asfinawati.

Asfinawati juga menceritakan bahwa aparat kepolisian melarang Lembaga Bantuan Hukum untuk memberi pendampingan hukum kepada rakyat sipil. Mereka merupakan korban penangkapan paksa aparat pada aksi Tolak UU Cipta Kerja 8 Oktober 2020. Menurutnya, tindakan seperti itu telah melanggar konstitusi negara. “Negara harus menjamin bahwa setiap orang yang ditangkap berhak didampingi kuasa hukum,” jelas Asfinawati.

Yati Andriyani melanjutkan diskusi dengan menjelaskan perbedaaan pengekangan kebebasan warga sipil pada masa rezim Jokowi dan Orde Baru. Yati berpendapat bahwa pengekangan pada masa Orde Baru dilakukan dengan pemberdayaan undang-undang. Sedangkan pengekangan pada rezim Jokowi dilakukan dengan cara yang lebih beragam. “Sekarang pengekangan justru lebih variatif, bentuknya dilakukan dengan penangkapan paksa dan penyebaran berita hoax,” terang Yati.

Dalam diskusi ini, Yati berpendapat bahwa pengekangan warga sipil juga terbentuk dalam pengelabuan yang dilakukan oleh rezim Jokowi melalui janji politik. Menurutnya, rezim Jokowi tidak memprioritaskan janji penegakan HAM pada periode kedua karena dirasa tidak perlu. “Pemerintah tidak mempunyai beban menegakkan HAM jadi bisa langsung melakukan serangan pada warga,” ujar Yati.

Yati mengakhiri pembicaraannya dengan menyatakan bahwa pengekangan kebebasan warga sipil harus direspon dengan mendobrak informasi yang hanya diketahui oleh negara. Menurutnya, kebebasan informasi sebagai isu utama yang harus diperjuangkan oleh warga sipil. “Perlu adanya advokasi berbasis fakta dan penguatan kerja secara konsolidasi, mobilisasi, serta membuka gerakan warga sipil,” ucap Yati.

Sebagai pembicara terakhir diskusi, upaya mengatasi pengekangan disampaikan oleh Josardi. Menurutnya, melakukan upaya konfrontatif dan mengurangi upaya kolaboratif dengan rezim Jokowi merupakan cara yang efektif dalam mengatasi pengekangan kebebasan warga sipil. “Dalam aksi massa tidak harus ke Gedung DPR atau Istana Negara yang penting turun ke jalan dan nyatakan solidaritas antar warga sipil,” ungkap Josardi.

Penulis: Ridha Fatmasari, Abdul Azizul Hakim, dan Lokahita Pradipta (Magang)
Penyunting: Affan Asyraf
Fotografer: Winda Hapsari Indrawati (Magang)

diskusikebebasan sipilpembungkaman aspirasiUU Cipta Kerja
12
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

Polisi Terduga Pelaku Penyiksaan Terdakwa Kasus Salah Tangkap...

Rancangan Belum Matang, Rektorat Klaim Sistem UKT Baru...

SSPU Tetap Jalan, Aksi Tolak Uang Pangkal Hasilkan...

Habis SSPI, Terbitlah SSPU dalam Dialog Panas Mahasiswa...

Peringati Hari Perempuan Internasional, Massa Aksi Kecam Diskriminasi...

Aksi IWD Yogyakarta Suarakan Perjuangan Melawan Patriarki

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pos Terbaru

  • Polisi Terduga Pelaku Penyiksaan Terdakwa Kasus Salah Tangkap Klitih Gedongkuning Jalani Sidang Etik

    Maret 31, 2023
  • Rancangan Belum Matang, Rektorat Klaim Sistem UKT Baru Lebih Adil

    Maret 27, 2023
  • Sekat Gender dalam Perburuhan Sawit di Kalimantan

    Maret 22, 2023
  • Cita-Cita Karima

    Maret 19, 2023
  • SSPU Tetap Jalan, Aksi Tolak Uang Pangkal Hasilkan Pelibatan Mahasiswa dalam Kebijakan dan Penerapan

    Maret 16, 2023

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Spesies Invasif

Polisi Virtual

Fasilitas Mahasiswa Penyandang Disabilitas di UGM Belum Maksimal

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • MASTHEAD
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM