Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • INSAN WAWASAN
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • ENEN
  • IDID
Pos Teratas
Katakan Saja Kebijakan Agraria, Bukan Reforma Agraria
DPRD Kota Yogyakarta Menjamin PKL Malioboro Terlibat dalam...
Keblinger Kapitalisme Hijau
Memoar Memori Musik Populer Indonesia
Hidup Mati setelah Relokasi
Audiensi Tak Memberikan Solusi bagi PKL Malioboro
Pekerja Fisipol UGM Resmi Membentuk Serikat
Perangai Egois di Balik Aksi Heroik
Riset Hak Pekerja Fisipol Temukan Upah Tak Layak
Kemandekan Demokrasi dalam Masa Transisi

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • INSAN WAWASAN
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • ENEN
  • IDID
KABARKILAS

Indonesia Tanpa Korupsi sebagai Refleksi Kemerdekaan

Agustus 24, 2015
@dokumentasipanitia

@dokumentasipanitia

“Tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, tapi belum merdeka dari korupsi,” ucap Wasingatu Zakiyah, Direktur Eksukutif Institute of Development Economic Analysis (IDEA), memulai diskusi siang itu (20/08). Zakiyah pun menambahkan bahwa warga adalah korban pertama dari korupsi. Diskusi yang bertemakan “Merdeka dari Korupsi: Kuatkan Warga, Kuatkan KPK, dan Cari Pimpinan KPK yang Berani” ini, bertempat di Foodpark Lembah UGM.

Diskusi yang diinisiasi oleh Perkumpulan IDEA dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ini, menghadirkan tiga tokoh aktif dalam dunia pemberantasan korupsi. Mereka adalah Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK non aktif), Dra. Yuliani Putri Sunardi (Sekretaris Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi)), dan Mohammad Gudono (Ketua Komite Audit UGM dan salah satu calon pimpinan KPK dari Jogja). Diskusi ini diikuti oleh beberapa komunitas di Jogja seperti Satgas Muda Anti korupsi, Komunitas Warga Berdaya, dan Saluran Informasi Akar Rumput Jogja, dan Sarang Lidi.

Dalam diskusi ini, Yuliani menceritakan tentang pengalamannya dalam melawan korupsi di dunia pendidikan. Hal ini bermula dari sakit hatinya yang disebabkan oleh tindakan korupsi guru-guru dan kepala sekolah yang seharusya menjadi contoh bagi peserta didiknya.  Ia menyampaikan bahwa ia pernah melaporkan beberapa kasus korupsi yang terjadi di sekolah. Namun dari semua kasus yang dilaporkannya, hanya satu yang sampai proses pemidanaan dan yang lainnya berakhir nihil. “Saya lapor ke Tipikor dan Polda tapi pada akhirnya mentok doang di sana,” tuturnya.

Gudono menjelaskan bahwa penanganan kasus korupsi sebaiknya menggunakan sistem seperti yang dilakukan perusahaan taksi Blue Bird. Dalam sistem taksi Blue Bird, semua supir taksi harus menyetor uang sesuai dengan jumlah pendapat per argo. Namun, supir taksi masih dapat bertindak curang dengan tidak menggunakan argo. Meski demikian, perusahaan taksi Blue Bird memiliki cara untuk mengatasinya dengan pemberian penghargaan. Perhargaan itu diberikan  kepada supir yang menemukan supir taksi Blue Bird yang lampu taksinya tidak menyala tetapi terdapat penumpang di dalamnya. “Istilahnya adalah peniup peluit,” ucap Gudono. Ia pun menambahkan, meski cara  tersebut tidak dapat menghilangkan kasus korupsi seratus persen, namun setidaknya bisa mengurangi.

Bambang, sebagai seorang yang pernah menjadi pimpinan KPK, ikut memberikan pendapatnya. Ia menyampaikan bahwa proklamasi berarti membebaskan diri dari kekuasaan absolut, dimana kekuasaan absolut sudah pasti korup. Bambang memberikan solusi dalam mengatasi kasus korupsi, yaitu dengan kebijakan cutting off. Kebijakan ini dilakukan dengan membebaskan koruptor yang mengembalikan uang korupnya.

Selain kebijakan cutting off, ia juga menawarkan kebijakan pemberian penghargaan seperti yang disampaikan oleh Gudono. Hal ini bisa medorong masyarakat untuk berani membeberkan kasus korupsi di lingkungannya. Bahkan para mantan pelaku koruptor juga akan terdorong untuk memburu para pelaku korupsi lainnya. “Sehingga bisa terwujud kontrol korupsi yang masif,” tambah Bambang. Ia pun menambahkan bahwa kasus korupsi layaknya pelacuran yang sampai kapan pun tidak akan pernah hilang. Namun dengan kontrol yang masif, bisa mengurangi korupsi yang sejak zaman VOC telah ada meracuni negeri ini. [Sitti Rahmania]

 

jogjaKorupsiKPKugm
0
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

DPRD Kota Yogyakarta Menjamin PKL Malioboro Terlibat dalam...

Audiensi Tak Memberikan Solusi bagi PKL Malioboro

Pekerja Fisipol UGM Resmi Membentuk Serikat

Riset Hak Pekerja Fisipol Temukan Upah Tak Layak

Kemandekan Demokrasi dalam Masa Transisi

Dewan Pers Jamin Perlindungan terhadap Pers Mahasiswa

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pos Terbaru

  • Katakan Saja Kebijakan Agraria, Bukan Reforma Agraria

    September 24, 2023
  • DPRD Kota Yogyakarta Menjamin PKL Malioboro Terlibat dalam Validasi Data

    September 22, 2023
  • Keblinger Kapitalisme Hijau

    September 19, 2023
  • Memoar Memori Musik Populer Indonesia

    September 17, 2023
  • Hidup Mati setelah Relokasi

    September 13, 2023

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Spesies Invasif

Polisi Virtual

Fasilitas Mahasiswa Penyandang Disabilitas di UGM Belum Maksimal

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • AWAK
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM