©Cintya/BAL
Senin (30-01) pukul 10.50 sekumpulan mahasiswa memadati Lapangan Grha Sabha Pramana (GSP) sambil membawa dua poster bertuliskan “Revolusi Pendidikan” dan “Selamat & Sukses”. Mereka adalah Aliansi Mahasiswa UGM yang melakukan aksi bertajuk “Parade Pendidikan Indonesia Sehat”. Aksi ini dimulai dengan pengibaran bendera setengah tiang, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Melalui parade ini, massa bermaksud menemui Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak, untuk menyampaikan penolakan atas komersialisasi pendidikan.
Sebelumnya, Menristekdikti dijadwalkan akan melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bersama Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Kooperasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah. Bersamaan dengan Rakernas yang akan diadakan di UGM, Menristekdikti mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jateng DIY dalam acara silaturahmi. Undangan ini direspon dengan persiapan aksi dan konsolidasi oleh Aliansi Mahasiswa UGM pada Minggu (29/01), bertempat di Kantor Pusat Fakultas Teknik (KPFT).
Adapun hasil dari konsolidasi tersebut adalah perjuangan pendidikan yang berkelanjutan, baik untuk tingkat sekolah dasar, menengah dan pendidikan tinggi. “Ini merupakan perjalanan yang panjang, karena untuk mewujudkan pendidikan yang bebas dari komersialisasi membutuhkan perjuangan yang berkelanjutan,” tutur Muhammad Retas Aqabah Amjad, selaku moderator konsolidasi. Sepakat dengan Retas, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia selaku Presiden BEM KM mengungkapkan bahwa fokus ini akan dijadikan tujuan jangka panjang aksi-aksi di masa mendatang.
Selain perjuangan yang bersifat berkelanjutan, konsolidasi tersebut juga menyepakati beberapa tuntutan yang akan disampaikan setelah acara silaturahmi. Bertempat di auditorium GSP, BEM KM yang diwakili oleh Retas memaparkan hasil kajiannya di hadapan jajaran Kemenristekdikti dan Rektorat UGM. Kajian tersebut menyerukan lima tuntutan diantaranya pemenuhan hak pendidikan, meninjau ulang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), mengatur komponen pembentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), memasukkan segala pembiayaan mata kuliah ke dalam Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan mengembalikan kuota beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) serta Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BP-PPA).
Menanggapi tuntutan tersebut, Nasir mengatakan bahwa selama ini segala pembiayaan kuliah termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) sudah terangkum dalam UKT. Hanya saja mengenai mekanisme biaya hidup dikembalikan kepada mahasiswa masing-masing. Selain masalah biaya kuliah dan KKN, mahasiswa juga mengajukan pertanyaan terkait berkurangnya kuota beasiswa PPA dan BP PPA. Menurut Nasir, berkurangnya kuota beasiswa berkaitan dengan bertambahnya jumlah perguruan tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, Nasir mengatakan bahwa saat ini Kemenristekdikti sedang berjuang untuk menaikkan jumlah beasiswa yang ada. “Saat ini kami sedang berjuang untuk menambah dari 60.000 menjadi 80.000 penerima,” paparnya.
Selain tuntutan di atas, Muhammad Iqbal selaku Wakil Presiden BEM Universitas Sebelas Maret (UNS) juga menanyakan rumor kenaikan UKT. Iqbal memaparkan sejumlah informasi mengenai beberapa universitas, termasuk UNS yang beberapa waktu silam juga pernah mengusulkan adanya kenaikan UKT. Menanggapi rumor tersebut, Nasir menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan UKT dan mendorong agar universitas dapat bekerja sama dengan pihak luar. “Oleh sebab itu perguruan tinggi diharapkan mampu berinovasi untuk mendapatkan sumber dana lain, misalnya dari riset,” tambahnya.
Terkait respons Menristekdikti, Alfath mengajak sesama mahasiswa untuk ikut mengawal isu mengenai masalah-masalah di bidang pendidikan. Baginya ini bukan hanya perjuangan mahasiswa UGM saja, tetapi juga perlu dikawal oleh BEM seluruh Indonesia karena menyangkut permasalahan pendidikan di Indonesia. Ia menambahkan jika dalam waktu dekat, BEM KM UGM sebagai koordinator isu pendidikan tinggi akan memimpin rapat BEM Seluruh Indonesia (SI). Rencananya dalam rapat tersebut dirinya selaku Presiden BEM KM UGM akan menginisiasi perayaan pesta rakyat 2 Mei dengan aksi serentak di setiap universitas. “Tuntut kebobrokan kampus sampai media di seluruh Indonesia tahu, supaya dikawal bersama-sama. Intinya perjuangan mahasiswa harus menyeluruh baik horizontal ke sesama mahasiswa juga ke pemerintah,” tukas Alfath. [Cintya Faliana, Citra Maudy, Maria Hana].