©Alfiana/Bal
“Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan!” teriak massa aksi yang berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (06-06). Aksi ini dihadiri oleh perwakilan buruh di Jabodetabek, seperti Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan 60 serikat pekerja lainnya. Aksi kali ini bertujuan menuntut pemerintah membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memeras kaum buruh.
Pada awalnya, aksi ini direncanakan untuk dilakukan di depan Istana Negara. Namun, ketika massa akan melakukan aksi, jalan menuju Istana Negara dihadang oleh pihak kepolisian. Jalanan ditutup dengan menggunakan beton dan kawat sehingga massa tidak bisa menyampaikan tuntutan secara langsung di depan Istana Negara.
Said Iqbal, pemimpin Partai Buruh, menyampaikan tuntutannya saat konferensi pers bersama media. “Dalam aksi hari ini, kami menuntut PP Nomor 21 Tahun 2024 mengenai Tapera harus segera dicabut oleh Presiden Jokowi,” serunya. Jika tidak segera dicabut, Said mengatakan akan mengadakan aksi lanjutan dan mengajak pelibatan komponen masyarakat yang lebih luas.
Lebih lanjut, Said menyebut ada beberapa alasan Tapera harus segera dicabut atau dibatalkan. Menurutnya, para buruh tidak memperoleh kejelasan dalam prosedur untuk mendapatkan rumah. Ditambah, iuran Tapera yang memotong 2,5 persen gaji para buruh rupanya tidak cukup untuk mendapatkan rumah ataupun uang muka. “Katakanlah 20 tahun gaji buruh dipotong untuk iuran Tapera dan terkumpul 25,2 juta rupiah. Mana ada rumah harganya segitu? Buat uang muka juga tidak cukup,” lanjutnya.
Said pun menambahkan ketidakjelasan Tapera membuat buruh semakin bertanya-tanya fungsi program Tapera yang diwajibkan oleh pemerintah. “Tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera termasuk buruh, PNS, dan TNI/Polri untuk mendapatkan rumah. Lantas, mengapa iuran Tapera ini dikumpulkan?” ucapnya. Menurut Said, pemerintah harus memperjelas tujuan diadakannya Tapera, bukan justru menyatakan dengan tegas tidak akan membatalkan program ini.
Selain itu, Said mengatakan tidak ada jaminan program Tapera tidak dikorupsi. Ia mengambil contoh dari kasus iuran rakyat sebelumnya yang ternyata menjadi ladang korupsi besar-besaran. “Dulu juga ada iuran Taspen [Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri-red] yang dikorupsi besar-besaran oleh para menteri yang bertanggung jawab saat itu,” serunya.
Dalam aksi kali ini, para perwakilan buruh juga menyampaikan berbagai orasi. Seperti yang dilakukan oleh Rifki Mubarok, perwakilan FSPMI. Dalam orasi yang ia lakukan, Rifki menyebut Tapera justru memeras rakyat kecil. Ia juga mengatakan pemberlakuan Tapera tidak sebanding dengan keadaan masyarakat Indonesia hari ini. “Kalau kita berbicara keadilan, dimana adilnya? Rakyat terus diinjak-injak dan diperah keringatnya!” tegasnya.
Penulis: Alfiana Rosyidah
Penyunting: Ester Veny
Fotografer: Alfiana Rosyidah