jojo. bal
Pertengahan tahun 2012 ini, pembantaian etnis muslim rohingya menuai kecaman. Aparat militer yang seharusnya melindungi mereka justru terlibat dalam pembantaian tersebut. Perlakuan tidak manusiawi ini membuat Jama’ah Shalahuddin mengadakan Tabligh Akbar “Dari Jogja Untuk Rohingya” pada Minggu (5/8) malam. “Kami ingin membangun empati terhadap saudara kita di sana,” terang Fahmi Fuadillah, Ketua Panitia acara tersebut. Diskusi yang diadakan setelah shalat tarawih ini menghadirkan Ahyudin, Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), yang mengutus dua relawan dan satu dokter ke Bangladesh serta Nasrullah Nasution, Ketua  Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA).
Ahyudin, yang mendapatkan laporan dari relawan yang bertugas di Bangladesh menuturkan, penanganan pengungsi rohingya sangat sulit. Sebab, mereka menderita depresi berat. Pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan tindakan tidak manusiawi lain ditimpakan kepada mereka. “Saat ini kami masih terus mengirimkan stok logistik pangan, tim dokter, dan pakaian,” terangnya.
Dalam pemaparan Nasrullah, persoalan kejahatan kemanusiaan ini, salah satu penyebabnya, tidak diakuinya etnis muslim rohingya sebagai bagian dari 136 etnis lainnya di Myanmar. Perlakuan ini mereka terima sejak tahun 1974. Berbagai tindakan pelanggaran HAM yang diterima etnis muslim Rohingya sejak saat itu mendesak mereka untuk melarikan diri ke berbagai negara. Ratusan dari mereka mengungsi ke Bangladesh. Namun pemerintah Bangladesh tidak menerima mereka. Rumah pengungsian yang mereka huni justru diratakan dengan tanah. Akibatnya, mereka harus mencari tempat perlindungan lain. Di Thailand pun, beberapa dari mereka diusir ke laut lepas. “Akhirnya, mereka melakukan perjalanan laut yang sangat beresiko menuju Malaysia dan Indonesia. Beberapa berhasil selamat, sisanya tenggelam di laut,” terangnya.
Ahyudin menyatakan kekecewaannya pada sikap Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI, yang menurutnya terlalu menganggap ringan permasalahan ini. Pasalnya, menurut berita yang dilansir www.republika.co.id, Yudhoyono menganggap konflik ini hanya konflik komunal biasa seperti halnya konflik di Poso, Ambon, dan Aceh. Padahal, menurutnya, tindakan pemerintah Myanmar bertentangan dengan asas-asas kemanusiaan. “Pemerintah Myanmar membiarkan pembantaian, ini merupakan kejahatan besar,” tegasnya.
“Kalau terus seperti ini, mungkin sampai sepuluh tahun pun persoalan ini tidak akan pernah selesai,” keluhnya. Ia menuturkan, seharusnya tindakan-tindakan konkret segera dilakukan untuk memperjuangkan nasib mereka. Perlu ada tekanan dari berbagai negara, salah satunya Indonesia, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. “Saya yakin dengan tekanan dari berbagai pihak tuntutan untuk mengakui kewarganegaraan etnis muslim Rohingya berhasil tercapai,” tutur Fahmi. Dengan begitu, Hak mereka untuk hidup layak akan terpenuhi.[Ahmad Syarifudin]