©Istimewa
“Kebudayaan adalah solusi,” tutur Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, Guru Besar Antropologi UGM saat membuka acara “Koentjaraningrat Memorial Lecture XV/2018” di Bentara Budaya Yogyakarta pada Rabu (31/10). Diskusi ini merupakan kegiatan tahunan dari Forum Kajian Antropologi Indonesia. Kegiatan ini ditujukan untuk mengenang jasa Koentjaraningrat, Bapak Antropologi Indonesia yang meninggal dunia pada tahun 1999.
Heddy menerangkan, negara yang multietnik seperti Indonesia ini seharusnya dapat memperkuat kesatuan bangsa tanpa menghilangkan kebudayaan suku bangsa. Sebagai contoh, pada masa Orde Baru, warga Indonesia keturunan Tionghoa dipaksa untuk menyesuaikan kebudayaan etnik suku bangsanya. Penyesuaian yang dimaksud seperti pergantian nama dan marga keturunan, pelarangan bahasa Mandarin, serta bentuk diskriminasi lainnya. “Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana negara multietnik bisa bersatu tanpa menghilangkan budaya etniknya,” ucap Heddy.
Dalam hal ini, Koentjaraningrat pernah melakukan penelitian terkait masalah integrasi nasional hampir selama 30 tahun di beberapa negara seperti India, Belgia, dan Yugoslavia. Menurutnya, masalah integrasi bukan hanya tugas bagi para pemimpin, tetapi juga merupakan tugas bagi ahli politik, kaum intelektual, dan masyarakat pers. Adapun masyarakat pers yang dimaksudkan seperti media televisi, radio, dan surat kabar. Jika ditilik pada situasi dan kondisi zaman sekarang, pemikiran visioner Koentjaraningrat sangatlah relevan. Mengingat, keterlibatan masyarakat pers memang membawa pengaruh sangat besar bagi terciptanya integrasi nasional guna menjaga kesatuan suatu bangsa.
Koentjaraningrat mengidentifikasi permasalahan integrasi secara tajam dan terperinci. Berdasarkan penelitiannya, terdapat dua asumsi mengenai integrasi. Pertama, suatu negara yang multietnik memerlukan suatu kebudayaan nasional untuk mengintensifkan perasaan serta solidaritas nasional. Kemudian, asumsi kedua yaitu suatu kebudayaan nasional yang kuat akan meningkatkan identitas nasional.
Di akhir sesi, Heddy menjelaskan, apabila permasalahan integrasi tidak bisa diatasi maka akan berpotensi memunculkan disintegrasi nasional. Untuk menanggulangi timbulnya ancaman tersebut, diperlukan berbagai upaya antaranya meminimalisasi perlakuan diskriminasi sesama warga. Selain itu, disintegrasi juga dapat dihindari dengan meniadakan upaya pemaksaan konsep nilai budaya pada penduduk yang dipandang terbelakang. “Pembiaran terjadinya kesenjangan antar daerah juga menimbulkan disintegrasi, maka dari itu harus dihindari,” tutup Heddy.