“Jika perempuan belum sepenuhnya bebas, masyarakat pun belum bebas,” gaung salah satu orator di tengah massa aksi International Women’s Day (IWD) di Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Minggu, (08-03). Aksi tersebut diselenggarakan oleh sejumlah organisasi dan komunitas perempuan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Dalam aksi itu, massa aksi menyoroti penindasan terhadap perempuan kelas pekerja dan kelompok rentan. Hal ini mereka suarakan lewat berbagai poin tuntutan, seperti jaminan upah layak, pemenuhan hak kesehatan reproduksi, hingga penghentian perampasan ruang hidup dan genosida.
Rini, salah satu moderator aksi, menyebutkan bahwa peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini mengusung tema “Perempuan* Hempaskan Penindasan” dengan landasan feminisme interseksional. Adapun feminisme interseksional yang dimaksud adalah kerangka berpikir yang mengakui identitas sosial yang tidak tunggal dari perempuan, seperti ras, kelas sosial, hingga orientasi seksual. Rini menjelaskan bahwa penggunaan tanda bintang pada kata perempuan* dalam tema IWD merupakan simbol upaya merangkul keberagaman identitas tersebut. “Kan perempuan nggak cuma satu identitas, ya, ada perempuan pekerja. Bekerjanya pun macam-macam, ada yang di kantor, ada yang bekerja sebagai pendidik, ada buruh,” tutur Nana.
Rini juga menambahkan bahwa Komite IWD Yogyakarta menggunakan kacamata interseksional untuk menekankan kondisi perempuan kelas pekerja. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat banyak perempuan yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga (PRT). Padahal, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak kunjung disahkan. “Tanggal 8 Maret ini menjadi sebuah pengingat dan pendorong lagi kayak, ‘woy, cepetan! Kita harus sahkan RUU PPRT!’ gitu,” terang Rini.
Oleh sebab itu, Eni Lestari selaku Ketua International Migrants Alliance (IMA) menilai bahwa Hari Perempuan Internasional merupakan hari penting bagi gerakan perlawanan perempuan kelas pekerja terhadap sistem kapitalisme. Ia menyoroti perlawanan yang terjadi semasa revolusi industri saat kapitalisme mengeksploitasi buruh. “Karena perempuan yang ketika [revolusi industri-red] banyak menjadi buruh pabrik yang dieksploitasi sistem kapitalisme, banyak melakukan pengorganisasian dan pemberontakan,” tegas Eni.
Eni menyebutkan asal muasal lain dalam penindasan terhadap perempuan kelas pekerja dan kelompok rentan. Ia menyoroti kondisi geopolitik yang kian agresif akibat ambisi imperialisme global yang menyeret banyak negara ke dalam skema perang. Akibatnya, banyak perempuan terpaksa mencari kerja ke luar negeri dan terjebak dalam sistem perbudakan modern, penipuan, hingga perdagangan manusia. “Hormati kedaulatan, berikan hak pangan dan pekerjaan layak kepada seluruh rakyat, khususnya perempuan dan anak-anak,” sebutnya.
Di sela-sela aksi, Nana dan Rini menyoroti sikap yang perlu dilakukan untuk menyikapi persoalan tidak diakuinya keberagaman identitas perempuan. “Sebagai perempuan itu [harus paham bahwa-red] ada teman-teman perempuan lain yang punya identitas yang berbeda,” ujar Nana. Bagi Nana dan Rini, IWD menjadi wadah bagi perempuan dengan beragam latar belakang untuk saling menguatkan. Ragam identitas tersebut, menurut Nana, harus diakui dan diterima oleh negara agar kebutuhan mereka dapat terakomodasi.
Nana dan Rini juga berharap agar perempuan Indonesia tetap terhubung dalam jejaring komunitas demi menjaga solidaritas antarperempuan. Keduanya bersepakat bahwa perjuangan kesetaraan tidak akan pernah usai selama masih ada perempuan yang tertindas. “Kita semua tuh harus menghempaskan segala bentuk penindasan. Jadi, kalau misalnya satu belum merdeka, ya semuanya nggak merdeka,” tutur Rini.
Penulis: Adhiyaksa Wahyu N.I dan Anisa Cahya
Penyunting: Rifky Wildhani
Fotografer: Alima Tasnim
Kurator: Aiken Gimnastiar