©Anggita.bal
Senin (6/4), Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengadakan sebuah kuliah umum politik luar negeri. Kuliah umum bertajuk ‘Politik Luar Negeri Era Jokowi: Kebijakan dan Strategi’ ini diadakan di Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) lantai dua. Dr. Darmansjah Djumala, M.A., Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenlu diundang sebagai pembicara dalam kuliah tersebut.
Tujuan diselenggarakannya kuliah ini adalah untuk mengajak masyarakat agar lebih cermat dalam melihat kebijakan luar negeri Jokowi. Sosialisasi kebijakan tersebut dinilai penting mengingat ada perbedaan yang cukup signifikan antara kebijakan Jokowi dengan kebijakan presiden sebelumnya. “Kita melihat kebijakan luar negeri Jokowi ini cenderung radikal, bahkan sedikit kontroversial,” jelas Dian Nurlaili, koordinator acara kuliah umum.
Dalam kuliah yang disampaikan, Dr. Djumala membuat komparasi antara kebijakan luar negeri Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perbandingan didasarkan pada empat indikator, yakni operasional, orientasi, pendekatan dan isu prioritas. Dari segi orientasi, SBY lebih mengedepankan internasionalisme. Kebijakan luar negeri SBY bersifat moderat dan lebih fokus menangani isu politik dan demokrasi. Sementara itu, Jokowi menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama. “Kebijakan Jokowi lebih memprioritaskan isu ekonomi kerakyatan dibandingkan isu politik,” ujar Dr. Djumala.
Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, Jokowi berpegang pada prinsip Trisakti. Prinsip ini memiliki tiga pilar, yakni kedaulatan dalam politik, berdikari ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Pilar kedaulatan politik berkaitan dengan kemandirian menghadapi intervensi pihak asing dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Sementara itu, pilar berdikari ekonomi dijadikan landasan bagi kebijakan luar negeri Jokowi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam bidang budaya, Jokowi mengutamakan kepentingan budaya strategis, yakni promosi nilai budaya dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan luar negeri Jokowi ini mempengaruhi sikap Indonesia terhadap isu-isu global. Isu-isu yang tidak secara langsung dan nyata berdampak pada Indonesia tidak lagi berada pada prioritas utama. Pun demikian, dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri, kebijakan luar negeri akan dirumuskan sesuai kebutuhan sehingga lebih tepat sasaran. “Memang kebijakan luar negeri seperti ini terkesan egois, tapi memang itu yang dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan nasional,” ujar Dr. Djumala. [Anggita Triastiwi]