Menilik Kebijakan Penekanan Jumlah Penduduk

©Naufi.bal

Beberapa orang tampak mulai berdatangan ke ruang seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada Kamis pagi (24/4). Mereka menghadiri seminar  terkait kondisi kependudukan di Indonesia. Seminar bertajuk “Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia” ini diselenggarakan oleh Center for Policy and Management Studies (REFORMA) dan Australia National University (ANU). “Seminar ini diadakan agar masyarakat Indonesia menyadari permasalahan kependudukan yang terjadi,” jelas Tadjudin Effendi, moderator sekaligus inisiator seminar tersebut.

Prof. Dr. Peter McDonald, pengamat demografi Indonesia dari ANU, menyampaikan hasil penelitiannya. Setelah berhasil mengurangi angka kelahiran, jumlah usia produktif (15 – 65 tahun) akan lebih banyak  dibanding usia tidak produktif. Hal tersebut menjadikan Indonesia akan berada pada persimpangan demografi yang disebut “Bonus Demografi”. “Periode seperti ini hanya akan terjadi sekali,” ungkap Peter.

Di satu sisi, keadaan itu merupakan suatu peluang untuk Indonesia. Banyaknya  jumlah usia produktif akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Apabila diimbangi dengan penambahan ketersediaan lapangan kerja, hal tersebut memungkinkan produktivitas Indonesia ikut bertambah. Jika terus berlanjut,  maka perekonomian di Indonesia dapat mencapai puncaknya.

Namun, angka kelahiran yang terus ditekan akan mengurangi jumlah penduduk usia produktif di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, penduduk usia produktif yang sekarang bekerja beberapa tahun mendatang akan memasuki usia tidak produktif. Akibatnya, jumlah penduduk usia produktif dikhawatirkan nantinya tidak cukup untuk menggantikan penduduk yang  produktif saat ini. “Keadaan tersebut dapat menurunkan kembali produktivitas di Indonesia,” jelas Peter.

Meledaknya jumlah penduduk di Indonesia memang perlu diperhatikan. Oleh karena itu penting adanya program yang membatasi keadaan ini. Contohnya adalah program keluarga berencana yang membatasi kelahiran 2 anak per keluarga. Namun, menurut Tadjudin, program yang menekan angka kelahiran masih perlu dipertimbangkan  keberadannya.  “Pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang atas kebijakan yang ada, kalau tidak mau tenaga kerja di Indonesia ini  habis,” pungkasnya. [Mayang Pramudita Yusuf]