Opini adalah rubrik untuk mewadahi penulis dari dalam maupun luar BPPM Balairung, dan UGM untuk berargumen terkait suatu isu. Opini bersifat subjektif, sehingga menjadi tanggungjawab penulis, tapi BPPM Balairung secara kelembagaan pun akan menyeleksi opini mana yang pantas untuk terbit.
Sejak awal kemunculan virus COVID-19 di Wuhan pada penghujung tahun 2019, pemerintah Indonesia masih belum memprioritaskan penanggulangan maupun pencegahan terhadap penularan virus tersebut. Aktivitas…
Masih segar di ingatan kita, pada tanggal 2 Maret 2020, telah teridentifikasi kasus positif COVID 19 di Indonesia. Kala itu, pemerintah membenarkan bahwa ada…
Sang rektor kala itu menyatakan bahwa kampus kita adalah “miniatur Indonesia”. Namun sepatutnya pernyataan itu tidak menjadi julukan saja.
Pemerintah sebagai “panitia” kehidupan bernegara tidak hanya butuh membangun dan menggunakan platform teknologi yang efektif dan efisien dalam memenuhi hak-hak warga negara. Melainkan juga, platform teknologi tersebut secara sedemikian rupa bisa memfasilitasi dan memberdayakan warga negara untuk memberikan umpan-balik, mengontrol jalannya pemerintahan, dan membuat politik senantiasa akuntabel.
Literasi mendadak diperbincangkan khalayak Indonesia setengah dekade terakhir setelah lembaga survei internasional seperti PISA, IEA, dan PIRLS merilis peringkat kecakapan literasi negara-negara di dunia.
Melalui bukunya, Oostindie memperlihatkan bahwa ia adalah sejarawan penjajah. Ia memandang secara rasistis perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menjadikan korban sebagai pelaku kejahatan.
Kedaulatan manusia terhadap ilmu memengaruhi kesejahteraannya sebagai makhluk. Kompleksitas persoalan yang dihadapi manusia secara tak sadar mengembangkan akalnya untuk berpikir multidimensi. Ilmu pengetahuan masih…
Dari 9.000 mahasiswa baru yang diterima setiap tahun di UGM, mereka tidak mencapai 1% dari total mahasiswa baru. Akan tetapi setiap tahun mereka selalu…
Secara garis besar perseteruan terjadi di dalam sekaligus di antara BEM-KM dan mereka yang ada di luar sistem politik formal yang saya sebut ‘basis kultural mahasiswa’. Basis kultural mahasiswa ini menganggap BEM-KM gagal sebagai representasi mahasiswa UGM secara keseluruhan, sarat kepentingan dan hegemoni fraksi tertentu, serta elitis.