©Anastry.bal
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator utama dalam kesejahteraan nelayan. Kesejahteraan nelayan akan terwujud jika nelayan bersama dengan pemerintah menerapkan pengelolaan hasil laut yang berkelanjutan.
Ngobrol Pintar (Ngopi) diadakan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian (Dema Faperta), Kelompok Mahasiswa Ilmu Perikanan (KMIP), dan Klinik Agromina Bahari (KAB) dalam rangka hari nelayan, Selasa (31/3). Diskusi yang merupakan agenda tahunan tersebut diadakan di Ruang Seminar gedung A1 Fakultas Pertanian. Diskusi kali ini mengangkat tema “Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Sosial Masyarakat Nelayan.” “Kami berharap dengan adanya diskusi ini pikiran mahasiswa dan civitas akademik tentang pentingnya pembangunan perikanan dan kesejahteraan nelayan menjadi terbuka”, tutur Nanda Dwi Hafri selaku ketua panita Ngobrol Pintar.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah Negara,” jelas Anes Dwi Jayanti, Dosen Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian. Kesejahteraan tersebut meliputi sektor ekonomi dan sosial. Kesehatan, pendidikan, dan pendapatan memengaruhi IPM secara tidak langsung. Ketiganya saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kualitas nelayan.
Salah satu penyebab tidak meningkatnya IPM adalah rendahnya kesejahteraan masyarakat. Contohya adalah daerah Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nelayan Sadeng memiliki rata-rata pendapatan melebihi Upah Minimum Kota (UMK). Namun, UMK tinggi tidak lantas mengakibatkan kesehatan dan pendidikan terjamin. Kepedulian masyarakat terhadap kesehatan buruk karena fasilitas kesehatan yang dimiliki tidak lengkap dan berlokasi jauh dari pemukiman.
Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan IPM dilakukan pengelolaan hasil laut. Pengelolaan dilakukan oleh nelayan setempat dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Ukuran ikan yang ditangkap tidak boleh melebihi standar. Ikan yang ditangkap tidak boleh berukuran tubuh kurang dari 15 cm atau petelur. “Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dibatasi oleh pemerintah secara ukuran dan kuantitas. Secara kuantitas sebanyak 360 ribu ton per tahun ikan yang dapat ditangkap di Indonesia,” tutur Sukamto, pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta.
Sukamto menambahkan, Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mendorong pengelolaan hasil laut berkelanjutan dalam upaya meningkatkan IPM. Upaya tersebut antara lain Kartu Anggota Nelayan dan pemberian modal langsung bagi koperasi nelayan. “Pemerintah melakukan sosialisasi pelarangan penggunaan alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan, alat selam yang tidak memebuhi,” tutur Sukamto.
Keberlanjutan pengelolaan hasil laut sebagai upaya peningkatan IPM tidak dapat terlaksana tanpa koordinasi dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Fakhrudin Alrozi, wirausahawan sukses bidang perikanan, mengatakan bahwa campur tangan pasar dan nelayan sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan perikanan. ”Nelayan harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola sumberdaya ikan sehingga tercipta perikanan berkelanjutan,” tegas Fakhrudin. [Anastry Galuh Khusika]
