Tak Perlu Gerah Nonton Balibo

“Sensor adalah iklan gratis yang dibayar pemerintah,” sitir Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogjakarta Bambang Murdianto dalam diskusi dan pemutaran filmBalibo Fivedi pelataran sekretariat BPPM BALAIRUNG UGM Bulaksumur No.B-21 pada Selasa petang (15/12).

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, Lembaga Sensor Film (LSF) melarang peredaran Balibo Five . LSF berdalih film asal Negeri Kanguru itu bisa mengorek “luka lama”. Alhasil, film ini batal diputar dalam rangkaian acara Jakarta International Film Festival (Jiffest). Meski dilarang, Balibo Five akhirnya diputar juga di Teater Utan Kayu beberapa pekan lalu. Sementara, “Di Yogya, ini adalah pemutaran pada publik untuk pertama kalinya,” kata koordinator balairungpress.com Wisnu Prasetya Utama selaku koordinator acara.

Film arahan Robert Connoly ini mengisahkan peristiwa yang terjadi di Balibo, Timor Leste seputar Oktober 1975. Saat itu, lima jurnalis di Balibo dan satu wartawan di Dili asal Australia tewas dalam invasi militer Tentara Nasional Indonesia. Hingga kini, kematian keenam jurnalis dari beberapa media Australia itu masih menggantung dan tak kunjung diusut tuntas.

Pemutaran film dihangatkan oleh obrolan ringan sesudahnya. Puluhan penonton yang hadir dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat umum duduk bersama membincangkan Balibo Five dari dua sisi yakni sensor dan sejarah. Ketua Aliansi jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta Bambang Murdianto dan Sejarawan Baskara T. Wardaya menjadi pemantik dalam diskusi tersebut

Baskara T. Wardaya memulai obrolan dengan menuturkan kembali konteks sejarah peristiwa Balibo. “Pertama, di tahun-tahun itu (sekitar 1975), Revolusi Bunga yang terjadi di Portugal menyebabkan peralihan kekuasaan. Saat itu, Portugal mempersilakan negara-negara jajahan untuk memutuskan merdeka atau tetap bergabung bersama Portugal. Dalam referendum, Fretilin yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste menang. Timor Leste lalu berdiri sebagai negara independen. Konteks kedua adalah perang dingin, perang ideologis di mana Barat berkepentingan untuk melenyapkan komunisme,” terang Romo Baskara.

Romo Baskara juga menambahkan, Ford dan Kissinger datang ke Indonesia menemui Soeharto untuk menginvasi Timor Leste. Amerika Serikat khawatir Timor Leste akan menjadi basis komunis dan pangkalan militer Soviet. Dalam sebuah dokumen rahasia yang baru-baru ini dibuka disebut bahwa pada 6 desember 1975, Ford dan Kissinger bilang, “Do it but after we are outside Indonesian borders.” Maka begitu keduanya pulang, Timor Leste baru diserang habis. “Kalau ini murni karena perang dingin,” imbuh Romo Bas, “juga tidak sepenuhnya tepat. Pemerintah Indonesia nampaknya sudah lama mengincar Timor Leste dengan mengirim intelijen. Bisa jadi ini terjadi karena memang ada kombinasi.”

Sementara Bambang menyoroti risiko jurnalis di wilayah konflik. “Meliput di daerah konflik memang berbahaya. Kalau film itu benar, bisa dikatakan itu (kematian para jurnalis) adalah kesalahan mereka juga. Tidak menggunakan alat-alat untuk life safety. Memang, rivalitas antar media kadang membuat jurnalis lupa pada keselamatan,” Kata Bambang.

Salah seorang yang mengaku pernah tinggal lama di Timor Leste yang hadir malam itu turut menanggapi. “Saya tinggal di Timor-Timur tujuh tahun dan beberapa bulan di Balibo. Saya melihat film ini bagus seperti film Rambo. Jadi memang tak perlu gerah,” katanya. Dia juga menduga kegerahan bisa saja muncul karena khawatir bisa mengusik perekonomian di Timor timur saat ini. “Film ini juga bisa menjadi acuan untuk generasi muda kalau perang itu tidak enak,” tegasnya.

Sementara hadirin lain yang pernah mukim di Australia menceritakan ihwal keterbukaan informasi yang ada di Australia membuat warga di sana sangat terbuka terhadap fakta apapun. “Pemerintah Australia juga sebenarnya tidak sepakat dengan film ini, karena mereka telah mengizinkan jurnalisnya untuk terjun meliput. Tapi, sejauh ini, tanggapan di Australia positif-positif saja,” ujarnya.

Lain lagi dengan salah satu mahasiswa Fisipol UGM yang melihat sensor terhadap film menunjukkan gejala munculnya otoritarianisme baru. “Ada pola-pola belakangan ini yang menunjukkan kalau apa-apa ingin dinormalkan oleh negara dan paranoid sebenarnya kalau hanya dengan film ini militer lalu khawatir,” katanya. Dengan melarang pemutaran film seperti Balibo Five, masyarakat berarti dipandang masih belum bisa berfikir. Padahal, seleksi sudah terjadi pada tingkat minat penonton. Artinya, mereka yang berminat menonton film ini adalah mereka yang memang punya perhatian dan bisa berpikir.

Menanggapi soal sensor LSF, Romo Bas berkomentar, “Jangan-jangan film ini dilarang juga untuk test case. Ternyata, banyak yang mbeler dan ndableg seperti teman-teman ini.” Yang perlu dicermati dari sensor ini ada dua hal. Pertama, jika sebuah karya yang berkaitan dengan sejarah dilarang peredarannya, bukan berarti peristiwa sejarahnya tidak pernah terjadi di masa lalu. Ini menuntut kemampuan dan cara pandang kita untuk membedakan antara fiksi dan fakta. Kedua, selama ini yang banyak diincar militer adalah ilmu sejarah. “Padahal ada ilmu-ilmu lain, tapi yang diincar terus itu kok sejarah. Berarti ada sesuatu di sana,” kata Romo Bas. Jadi, pentingnya menonton film ini adalah agar kita tidak menderita amnesia sejarah.

Bambang menambahkan, represi negara masih terjadi di ruang-ruang selain film. “Kemarin ada represi terhadap seniman di Yogya. Ada patung yang diambil Satpol PP. Beberapa waktu lalu, Kapolri memanggil Sindo dan Kompas. Ada juga isu tentang pembatasan siaran langsung persidangan lembaga negara,” terangnya.

Bambang juga menambahkan, sebagai karya jurnalistik, film ini tidak cover both sides. Dari sisi Timor Leste sekali. ”Apakah ini (Balibo Five) “cara” Australia menebus dosa karena sudah membiarkan Indonesia melakukan invasi?” ujar Bambang. Padahal, negara tak punya hak untuk melarang jurnalis bepergian ke luar negeri untuk liputan.

Salah satu hadirin, mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fisipol UGM mempersoalkan siapa Robert Connoly dan kesahihan data sejarah serta paradoks fiksi-fakta dalam Balibo Five. “Kalau diawal ditulis based on true story, berarti ingin dikatakan kalau film ini fakta. ” Penonton lain ikut mengimbuhi, “Film ini problematis karena di satu sisi dibuat bukan sebagai film dokumenter, ini kan bertentangan. Mestinya nggak usah ditulis based on true story.” Romo Bas menanggapi bahwa cara pandang yang kritis mestinya dirinci pada dua hal, pada film atau peristiwanya. Keduanya tidak bisa dicampur, sekalipun dalam film Balibo Five antara fiksi dan fakta terajut secara berkelindan.

Komentar menarik dilontarkan Udin. Ia mengutip Salman Rushdie, what are the effects of total cencorship? Obviuously, the absence of information and the presence of lies. “Keberadaan LSF kan didasarkan pada Undang-Undang Perfilman. Masyarakat Film Indonesia dengan tegas menolak UU itu karena salah satunya ada unsur sensor. Sensor ini bertentangan dengan UU yang menjamin hak asasi warga untuk berkomunikasi,” tegasnya.

Di penghujung diskusi, Romo Baskoro mengajukan kemungkinan lain. “Siapapun Connoly, bisa jadi ini cara masyarakat sipil Australia untuk menyerang Pemerintah Canberra yang membiarkan kasus ini berlarut-larut sampai 34 tahun. Sampai sekarang keluarga para jurnalis itu kan masih menunggu keadilan.” Dari sudut pandang ini, Indonesia justru bukan fokus kritik dari film ini. “Jangan-jangan ge-er saja. Tidak dituduh kok sudah bilang lho saya ndak. Itu kan malah mencurigakan,” ujarnya. Hadirin pun seraya tertawa.

Masuk akal juga jika Pemerintah Australia keberatan dengan peredaran film ini di Indonesia. Secara teoritis, itu akan membuat warga Indonesia curiga pada Australia dan membuat investasi Australia di Indonesia terganggu. “Pemerintah Australia maunya hubungan Canberra-Jakarta baik-baik saja. Mereka bilang kasus Balibo sudah selesai. Inginnya tidak ada masalah supaya kegiatan pertambangan minyak yang dilakukan Australia di Timor tidak dipertanyakan lagi,” tukas Romo Baskoro.
[Ofa, Udin]